BNP2TKI Fasilitasi Kepulangan 73.993 PMIB

Ilustrasi TKI

Jakarta, Akuratnews.com - Dalam kurun waktu 5 tahun BNP2TKI telah melayani dan memfasilitasi pemulangan sebanyak 73.993 Pekerja Migran Indonesia bermasalah (PMIB) atau PMI kurang beruntung ke berbagai daerah di Indonesia.

“Sejak 2015 hingga Juni 2019 BNP2TKI sudah memulangkan sebanyak 73.993 PMIB ke berbagai daerah asal. PMIB tersebut pulang karena berbagai masalah seperti sakit, putus komunikasi, meninggal dan berbagai masalah lainnya,” ujar Direktur Pemberdayaan BNP2TKI A. Gatot Hermawan, di Jakarta Selasa , 20/8/2019.

Sesuai data BNP2TKI, bahwa tahun 2015 jumlah PMIB yang telah di pulangkan sebanyak 19.489 orang, tahun 2016 sebanyak 15.684 orang, tahun 2017 sebanyak 18.050 orang, tahun 2018 sebanyak 14.349 orang dan sampai Juni 2019 terdapat 6.421 orang yang sudah difasilitasi dan dilayani kepulangannya oleh BNP2TKI.

“PMIB yang dipulangkan berasal dari berbagai daerah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Banten dan daerah-daerah lainya,” ujarnya.

Gatot menyatakan dalam melayani dan memfasilitasi kepulangan PMIB, BNP2TKI sudah menerapkan sistim kepulangan yang terintegrasi. Mulai dari informasi kepulangan dengan lebih cepat dan akurat, laporan kegiatan lebih akuntabel, serta penanganan pada setiap tahap yang termonitor.

Selain itu, untuk meningkatkan pelayanan pemulangan PMIB, BNP2TKI juga telah membentuk help desk dan Crisis Center yang bertujuan melakukan pendataan kepulangan PMI, memberikan informasi yang dibutuhkan PMI, mengarahkan PMI bermasalah ke Crisis Center, mengindentifikasi dan mengklarifikasi permasalahan PMI, dan mengarahkan PMI ke instansi atau lembaga terkait sesuai dengan jenis permasalahan yang dihadapi PMI.

“Help desk BNP2TKI ada di berbagai pelabuhan udara dan pelabuhan laut. Sehingga jika ada yang ingin PMI melapor atau meminta informasi bisa langsung menghubungi petugas yang ada di help desk tersebut,” jelasnya.

Direktur Pemberdayaan menjelaskan bahwa kebijakan terkait pelayanan dan kepulangan PMI sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 pasal 40 huruf b dan pasal 41 adalah bahwa mengurus kepulangan PMI dalam terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan PMI bermasalah sesuai dengan kewenangannya.

Sedangkan pasal 39 huruf f, menyediakan pos bantuan pelayanan di tempat pemberangkatan dan pemulangan PMI yang memenuhi syarat dan standar kesehatan.*

Penulis:

Baca Juga