Bongkar Kasus Suap Garuda Indonesia, KPK Harus Usut Keterlibatan Pihak Lain

Emirsyah Satar

Jakarta, Akuratnews.com - Penggeledahan beberapa lokasi di Jakarta, Rabu (18/01/17) atas dugaan indikasi tindak pidana  korupsi yang melibatkan mantan petinggi Direktur Utama ( Dirut) PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar ( ES), sebagai tersangka kasus suap, pembelian pesawat dan mesin pesawat Rolls-Royce dalam beberapa tahun lalu menuai kritikan dari berbagai pihak.

Anggota ACFE (Ass of Certified Fraud Examiner) atau Penyidik Kecurangan dan Kejahatan Keuangan dari Universitas Pelita Harapan,( UPH), Tanggor Sihombing,mengatakan dengan status tersangka mantan Dirut Garuda Indonesia,  seperti menegaskan bahwa pengadaan barang tetap menduduki ranking pertama dalam praktek tipikor.

Tanggor mengaku, dengan ditetapkan kedua orang tersebut untuk pintu masuk untuk memastikan keterlibatan beberapa orang disekitarnya.

"Penetapan spesifikasi pasti membutuhkan advis dari ahlinya, dan seorang top eksekutif umumnya akan melibat mereka. Sehingga tidak berfokus pada seorang diri saja," kata Tanggor kepada Akuratnews.com, Kamis (19/1/2017).

Menurutnya, hal lain adalah, Peraturan Mahkamah Agung ( Perma) nomor 13/2016 tentang pidana korupsi korporasi.

"Selama ini korporasi sangat sulit di sentuh secara menyeluruh, kecuali individu. Dengan Perma ini, KPK dimungkinkan lebih jauh ke korporasi untuk melakukan penyelidikan. Akankah dilakukan penggeledahan atau penyitaan?," ujar Tanggor.

Terbongkarnya kasus tersebut berawal kerjasama KPK dengan Serious Fraud Officr ( SFO) asal Inggris serta Corrupt Practices Investigation Bureau ( CPIB) asal Singapura

Seperti diketahui, KPK melakukan penggeledahan beberapa lokasi di Jakarta, Rabu (18/1/2017) .Penggeledahan tersebut atas dugaab indikasi tindak pidana  korupsi yang melibatkan mantan petinggi maskapai penerbangan Garuda.

Sementara itu, atas tindakan korupsi yang dilakukan Emirsyah ,dikenakan pasal.12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU Tipikor, juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 dan pasal 64 KUHP, kemudian Soetikno selaku pemberi suap Soetikno dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 5 ayat huruf b atau pasal 13 UU Tipikor ,juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 dan pasal 64 KUHP. (Agus)

Penulis:

Baca Juga