Bos PT KCN Kecewa Majelis Hakim Tunda Pembacaan Putusan Selama 60 Hari

Direktur Utama PT Karya Citra Nusantara, Widodo Setiadi didampingi kuasa hukum Agus Trianto SH usai sidang Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (14/5/2020). foto : Dany Krisnadhi/ANCphoto

Akuratnews. Jakarta - PT Karya Citra Nusantara (KCN) kecewa atas penundaan pembacaan putusan yang ditetapkan majelis hakim yang mengatakan belum tercapainya kata sepakat atas perdamaian dalam rangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan para kreditur.

Ungkapan kekecewaan disampaikan Direktur Utama PT Karya Citra Nusantara, Widodo Setiadi sebagai pihak termohon.

"Kami sudah menunjukkan keseriusan termasuk dengan membawa uang tunai. Dihadapan yang mulia hakim pengawas kami katakana bahwa semua tagihan kreditur yang telah disepakati semua akan kami bayar tunai," papar Widodo yang ditemui usai sidang di Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (14/5/2020).

Disampaikan Widodo, pihak pengurus pun mengakui bahwa apa yang kami lakukan itu merupakan pertama kalinya dalam sejarah PKPU.

"Kami bingung kenapa harus ditunda dan sampai sekarang kami belum mendapatkan alasan yang tepat, kami ingin perusahaan ini going concern-nya tetap berjalan, baik bagi pengguna jasa, stakeholder termasuk yang bergantung pada operasi pelabuhan," ungkapnya.

Pada sidang yang diwarnai dengan pelarangan pengambilan gambar oleh majelis hakim Robert SH., Mhum terhadap sejumlah wartawan televisi dan foto itu, disampaikan bahwa Hakim Pengawas menyatakan belum menerima rumusan hasil voting yang digelar sehari sebelumnya dari tim Pengurus PKPU KCN, sebagai dasar keputusan yang akan ditetapkan oleh Majelis Hakim Pemutus yang diketuai oleh Robert SH., Mhum serta Desbenneri Sinaga SH.,MH dan Dulhusin SH.,MH sebagai anggota.

Penundaan pembacaan pengesahan proposal perdamaian ditetapkan oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Robert SH., Mhum, disampaikan Robert, hakim pengawas Makmur SH.,MH yang memimpin rangkaian pertemuan antara kreditor dan debitur, hingga proses voting dari para pihak kreditur yang berlangsung sehari sebelumnya, ternyata belum mendapatkan laporan rekomendasi dari tim pengurus PKPU.

"Hakim pengawas menyatakan bahwa sampai hari ini belum mendapat laporan dari pengurus PKPU, katanya, tiba-tiba yang bersangkutan (pengurus PKPU Arief Patramijaya SH) sakit mendadak, sehingga dilarikan ke rumah sakit,” kata Ketua Majelis Hakim Robert saat memimpin sidang PKPU PT Karya Citra Nusantara (KCN).

Setelah itu, disampaikan pula bahwa hakim pengawas merekomendasikan majelis hakim hari ini untuk memberi kesemptan pengurus untuk menyusun laporannya, dengan tenggang waktu diserahkan sepenuhnya kepada majelis hakim.

“Maka sesuai rekomendasi hakim pengawas, majelis hakim memperpanjang proses PKPU sementara menjadi PKPU tetap selama 60 hari, dan sidang diputuskan dilanjutkan pada Senin 13 Juli 2020, di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat,” putus Ketua Majelis Hakim Robert menutup sidang.

Putusan itu sontak menimbulkan kekecewaan dari pihak Debitur PT Karya Citra Nusantara.

“Kami merasa ada keanehan, apa yang jadi urgensi untuk penundaan, apalagi dalam ketentuan UU No 37/2004, kalau ada hal laporan penurus yang belum disampaikan, seharusnya tidak perlu ada penundaan selama 60 hari. Dan itu juga bukan dari pihak kami yang mengajukan perpanjangan,” kata Agus Trianto, Kuasa Hukum PT Karya Citra Nusantara (KCN) usai penyampaian keputusan penundaan.

Agus mengatakan, pihaknya sudah mencapai proses voting penentuan penerimaan rancangan perdamaian dari pihak debitur, yang telah disepakati oleh mayoritas debitur.

“Semua sudah clear dan sudah selesai kemarin saat voting para kreditur, patut dipertanyakan ada apa dengan proses PKPU PT KCN saat ini,” jelasnya.

Berdasar UU No 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU, kata Agus, hakim seharusnya bisa memutuskan menunda pembacaan putusan cukup dalam waktu delapan hari bukan 60 hari.

"Tidak perlu selama 60 hari, kami akan berupaya menjalin komunikasi dengan pengurus, agar bisa dijembatani langsung dengan pengadilan, dan mempercepat proses pembacaan putusan sidang, kalau bisa dalam satu dua hari," pungkasnya.

Penulis:

Baca Juga