BPJS Kesehatan Kelas 3 Melonjak, Pemkot Surabaya Bayar Premi Hingga 442 M

Foto : Febria Rachmanita, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya.

Surabaya, Akuratnews.com - Perubahan Anggaran Keuangan diajukan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya yang mencapai Rp. 156 Miliar. Pasalnya, iuran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan program Universal Health Coverage (UHC) meningkat.

Dr. Akmarawita Kadir, Sekretaris Komisi D DPRD Kota Surabaya menyatakan, bahwa ada dua faktor perubahan anggaran keuangan pada Dinkes Surabaya. "Jadi memang ada peningkatan biaya iuran dari BPJS dan adanya program UHC ini," ujarnya, pada Rabu (22/9/2021).

Pria yang juga menjadi Sekretaris DPD II Golkar Surabaya ini menjelaskan, pada sebelumnya anggaran murni APBD untuk membayar BPJS Kesehatan, yang jumlahnya kurang lebih Rp. 265 Miliar meningkat, menjadi Rp. 422 Miliar.

"Jadi ada peningkatan Rp. 156 Miliar, dengan adanya UHC ini Pemkot tiap bulannya membayar Rp. 46 Miliar untuk kesehatan warga Surabaya yang melonjak, pada kategori BPJS kelas 3 nya," jelasnya

Lebih lanjut, sejak ada kebijakan dari Walikota Surabaya mengenai UHC, bahwasannya warga yang memiliki KTP Surabaya untuk yang terdaftar di BPJS kelas 3 bisa gratis dibiayai oleh Pemkot, melalui berobat yang rujukan berjenjang, padahal sebelumnya hanya menangani masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) saja menelan anggaran Rp. 5 Miliar. "Dengan adanya UHC ini terpaksa anggaran harus melonjak, apalagi jumlah MBR juga melonjak," katanya.

Politisi Golkar Surabaya ini menyatakan, Kota Surabaya sudah 96% warga terdaftar di BPJS Kesehatan. Kendati demikian, nilai yang sempurna lebih dari 98%, yang menurutnya menjadi salah satu beban APBD Kota Surabaya.

"Kalau sudah menjadi 98%, kami harapkan dari perusahaan-perusahaan itu juga akan ikut membantu APBD kita. Saya harapkan warga yang sudah terdaftar di DTKS sudah bisa mengikuti BPJS yang ditanggung APBN, itu pasti akan lebih membantu APBD lagi," cetusnya.

Disisi lain, Febria Rachmanita, Kepala Dinas Kesehatan menyatakan, pihak Pemerintah Kota Surabaya membayar premi kepada BPJS untuk menjadi anggota penerima bantuan iuran atau PBI.

"Jadi anggaran yang kemarin itu kurang, sehingga memerlukan tambahan anggaran sekitar Rp. 400 Miliar, yang ditambahan sekitar Rp. 150Miliar, Jadi kita membayar Premi kepada BPJS untuk masyarakat yang menjadi Perserta PBI, untuk mendapat pelayanan gratis," ujarnya

Ia juga menyebutkan, bahwa ada lonjakan peserta PBI lebih dari satu juta orang di Surabaya. "Itu dikarenakan adanya penambahan peserta yang naik, sekitar satu juta dua puluh delapan ribu orang," pungkasnya.

Penulis: Arga

Baca Juga