Buang Bangkai Babi ke Sungai, Kenapa Dibiarkan ?

Tindakan membuang bangkai babi ke sungai apapun alasannya, jelas melangggar hukum, karena terkait dengan pencemaran lingkungan apalagi bangkai babi tersebut diduga mati karena virus atau penyakit. Pelaku bisa dikenakan hukuman diatas 10 tahun.

Akuratnews.com - Dalam minggu minggu ini masyarakat dibeberapa wilayah di Sumatera Utara heboh. Pasalnya sudah ratusan bangkai babi ditemukan hanyut di beberapa sungai diantaranya sungai Bederah, danau Siombak bahkan hingga kelaut di pesisir Kabupaten Serdang Bedagai. Apalagi sungai tersebut banyak digunakan oleh masyarakat untuk mandi, cuci, kakus (MCK) bahkan ada yang menggunakannya untuk memasak.

Kasus ratusan bangkai babi yang hanyut di sungai tidak bisa dianggap sepele. Aparat terkait harus serius menanganinya, selain penyebab kematian hewan ternak babi juga harus diselidiki pelaku yang diduga sengaja membuang bangkai bangkai babi tersebut. Pembuangan bangkai babi ke sungai juga merupakan tindakan meresahkan masyarakat. Untuk menghindari dampak negatif terhadap masyarakat, bangkai babi yang diduga dibuang para peternak karena mati terserang virus hog cholera tersebut harus diselidiki.

Penyelidikan siapa yang membuang (bangkai-bangkai babi itu) ke sungai dan siapa saja pemilik peternakan yang disinyalir membuang bangkai babi tersebut bisa disebut telah melanggar peraturan dan hukum yang berlaku.

Mestinya bangkai babi tidak dibuang ke sungai, karena sungai bukan tempat pembuangan sampah, itu sama seperti masyarakat yang dilarang membuang sampah ke sungai, Harus segara ditindak lanjuti karena ini termasuk pencemaran lingkungan hidup, ancaman di atas 10 tahun.

Oleh karena itu, Pemerintah khususnya Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dan Balai Wilayah Sungai Sumatera II serta aparat Kepolisian diharapkan untuk segera menyelidiki kenapa bangkai babi itu bisa ada di sungai sungai. Apakah ada unsur kesengajaan atau ada pihak pihak yang mengkoordinirnya. Jangan sampai kasus bangkai babi ke sungai ini menimbulkan persoalan dan keresahan baru di masyarakat yang akhirnya bisa menjadi isu sensitif dikait kaitkan dengan SARA.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumut M Azhar Harahap usai kegiatan pembersihan ratusan bangkai babi yang berserak di Danau Siombak, Medan Marelan, Senin (11/11/2019) menyebutkan total kematian ternak babi akibat virus hog cholera babi sudah mencapai 5.800 ekor di 11 kabupaten/kota.

Dikatakannya, tindakan membuang bangkai babi ke sungai jelas melangggar hukum, karena terkait dengan pencemaran lingkungan apalagi bangkai babi tersebut diduga mati karena virus atau penyakit.

Seperti diketahui, penyakit kolera babi sudah menyebar di sebelas kota. Di antaranya Dairi, Humbang Hasundutan, Deliserdang, Medan, Karo, Toba Samosir, Serdang Bedagai, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan dan Samosir.

Jumlah populasi babi di Sumut mencapai 1,2 juta ekor. Sampai saat ini sudah terdapat laporan kematian ternak babi sebanyak 4.682 ekor yang terdapat di 11 Kabupaten Kota.

Tercatat, hingga awal pekan ini, jumlah babi yang mati mencapai 4.682 ekor di 11 kabupaten/kota di Sumatera Utara, yakni di Dairi, Humbang Hasundutan, Deli Serdang, Medan, Karo, Toba Samosir, Serdang Bedagai, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Samosir.

Untuk menangani penyebaran virus hog cholera babi di 11 kabupaten/kota, Gubernur Sumatera Utara telah memerintahkan instansi terkait membuka posko dan melakukan rapat dengan seluruh kabupaten/kota untuk mengambil langkah terkait serangan virus hog cholera babi yang ada di Sumut.

Masih kata Azhar, untuk menghindari dampak negatif terhadap masyarakat, bangkai babi yang diduga dibuang para peternak karena mati terserang virus hog cholera tersebut sebagian telah di evakuasi dari lokasi temuan.

Masyarakat berharap kejadian pembuangan bangkai babi ini jangan terulang lagi. Pemilik ternak seharusnya menyadari bahwa perbuatan membuang bangkai ke sungai apalagi dalam jumlah banyak selain mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kesehatan juga melanggar peraturan dn hukum yang berlaku. Pihak terkait seharusnya bisa bertindak cepat dan tegas.***

Baca Juga