Soal Revisi UU Pelayaran

Budhi Halim: Ada Kelompok Besar Asing Pengaruhi Pejabat DPD

Sekjen INSA, Budhi Halim. (Foto: Istimewa).

Jakarta, Akuratnews.com - revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dengan tegas ditolak oleh Indonesian National Shipowners' Association (INSA) atau Asosiasi Pemilik Pelayaran Nasional Indonesia. Sebab UU Pelayaran merupakan UU yang mengatur tentang azas cabotage.

Penolakan revisi didasarkan atas penghapusan kewajiban penggunaan bendera Indonesia dan bakal masuknya kapal-kapal asing dengan biaya yang lebih murah.

Sekjen INSA, Budhi Halim mengatakan rencana perubahan UU No.17 tentang Pelayaran, ada yang merupakan Rancangan yang di buat oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan instansi lain yang menginginkan azas Cabotage untuk kapal angkutan dalam negeri antar pulau dan antar pelabuhan di buka untuk kapal asing dengan segala alasan, terutama dengan alasan biaya angkut kapal nasional tinggi.

"Sikap Pengusaha Nasional jelas menolak dengan tegas, karena masuknya pengusaha kapal asing untuk angkutan dalam negeri pasti akan mematikan pengusaha pelayaran nasional," kata Budhi Halim saat dihubungi redaksi Akuratnews.com, Minggu malam (6/10/2019).

Menurut Budhi, Cabotage merupakan harga mati privilege kedaulatan negara Indonesia yang harus dipertahankan.

"Ada yang bilang kapal asing bebas keluar masuk, biayanya lebih murah," terangnya

Kalau memang demikian, kata Budhi seharusnya pemerintah bisa bijak. Kenapa tidak membuat aturan  nenurunkan tarif untuk kapal kapal Indonesia. Bukan malah membiarkan kapal asing.

Sebelumnya, Ketua Umum INSA, Carmelita Hartoto menjelaskan, jika sampai dilakukan revisi, maka yang terancam bukan hanya pelayaran nasional, melainkan masalah kedaulatan RI. Sebab UU Pelayaran merupakan UU yang mengatur tentang azas cabotage (pelayaran yang wajib menggunakan bendera Indonesia).

"Azas cabotage itu kan kapalnya wajib berbendera Indonesia, ABKnya nahkodanya juga orang Indonesia. Kalau direvisi, berarti asing bebas ke masuk ke Indonesia. Ini soal kedaulatan. Siapa yang mengusulkan revisi, berarti pengkhianat bangsa. Pengkhianatan kedaulatan," tegas Carmelita lansir situs politik nasional, Sabtu (5/10/2019) kemarin.

Budhi pun sependapat dengan statement yang dikeluarkan Carmelita. Menurut dia ada kelompok besar asing yang mempengaruhi para pejabat.

"Betul kata bu ketua, ini ada pengkhianatan. Di belakang ini semua pasti ada kelompok besar, Asing, yang mempengaruhi pikiran pejabat-pejabat melalui DPD dengan segala.iming-iming," tandasnya. (*)

Penulis: Hugeng Widodo
Editor: Redaksi

Baca Juga