Peringatan Tragedi Kemanusiaan 27 Juli 1996

Budi Mulyawan: Presiden Jokowi Tak Boleh Lupakan Tragedi 27 Juli

Ketua Umum Kombatan, Budi Mulyawan. (Foto dok. Akuratnews.com).

Jakarta, Akuratnews.com - Ketua Umum Komunitas Banteng Asli Nusantara (Kombatan), Budi Mulyawan SH meminta Presiden Jokowi untuk tidak melupakan tragedi kemanusiaan 27 Juli 1996 sebagai proses yang mengawali terjadinya reformasi di Indonesia. Budi Mulyawan adalah salah satu pelaku sejarah pada peristiwa tersebut.

"Saya sebagai pelaku sejarah 27 Juli, melihat peristiwa itu tidak semata-mata sebagai sebuah tragedi. Namun Saya juga melihat dari aspek politik yang mengawali terjadinya reformasi," Ujar Budi Mulyawan saat ditemui redaksi Akuratnews.com di kantor DPP Kombatan, Layur-Rawamangun, Jakarta, Kamis (25/7/2019).

Budi mengumpamakan, aspek politik reformasi yang dia maksud seperti sejarah terjadinya proklamasi 17 Agustus 1945. Menurut Budi, peristiwa terjadinya proklamasi tidak serta merta langsung terjadi, namun ada proses lebih dulu yang mengawali, seperti sumpah pemuda, dari perjuangan panjang sampai terjadinya proklamasi dan kemerdekaan.

Demikian juga reformasi. Budi memaparkan, reformasi pada tahun 1998 tidak ujug-ujug reformasi, namun kebetulan proses ini diawali dari perjuangan rakyat yang menimbulkan terjadinya peristiwa 27 Juli.

Sayangnya, menurut Budi, peristiwa 27 Juli 1996 ini nyaris dilupakan. Mereka yang terlibat, sebagian tokoh-tokoh politik maupun orang-orang yang pernah mengalami di era peristiwa itu, cuma sebatas melihatnya dari aspek tragedi. Padahal, peristiwa 27 Juli patut dilihat dan dinilai sebagai proses terjadinya reformasi yang meruntuhkan rezim otoriter.

"Kami (Kombatan) melihat ini nyaris dilupakan. Memang itu tragedi, tapi kan ada sesuatu yang lebih patut diingat, lebih patut dilihat dan lebih patut dinilai bahwa ini proses terjadinya reformasi. Sehingga reformasi itu menimbulkan runtuhnya rezim otoriter dan berlakunya sistem pemilu yang terbuka," terangnya.

Sistem pemilu terbuka ini menurut Budi sebagaimana yang diselenggarakan saat ini, seperti terpilihnya Bupati-bupati yang dipilih langsung oleh rakyat, Gubernurnya juga dipilih secara langsung, hingga proses pemiliha presiden juga dipilih secara langsung oleh rakyat, termasuk terpilihnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2014 lalu.

"Nah, Pak Jokowi ini produk reformasi dan Jokowi tidak boleh melupakan peristiwa 27 Juli. Karena ini proses." tegas Budi.

Menurut dia, jika tidak ada peristiwa 27 Juli maka tidak akan ada reformasi. Jika tidak ada reformasi, maka tidak ada Bupati yang dipilih rakyat, juga tidak ada Presiden yang langsung dipilih rakyat.

Lantas jika memang Pak Jokowi ini termasuk dalam produk reformasi, Budi menegaskan, tragedi 27 Juli harus diusut tuntas. Disikapi secara politik, bahwa mereka yang dulu berjuang juga harus diperhatikan, bagaimana kehidupannya, karir politiknya, dimakmurkan dan diberikan kesempatan untuk berkiprah membantu Jokowi.

"Karena kami ini rakyat juga yang memilih Jokowi, mendukung Jokowi dan yang harus dibela, harus dimakmurkan dan harus diperhatikan oleh Jokowi sebagai Presiden." kata Budi.

"Nah, inilah yang kami inginkan, bahwa peristiwa 27 Juli adalah peristiwa sejarah yang tak lepas dari proses reformasi 98 sehingga menimbulkan pemimpin-pemimpin yang langsung dipilih oleh rakyat." tandasnya.

Penulis:
Editor: Ahmad Ahyar

Baca Juga