Buktikan KLB Ilegal, AHY Serahkan Bukti Ini ke Kemenkumham

Jakarta, Akuratnews.com - Guna mencari keabsahan dan legalitas Partai Demokrat, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyambangi Gedung Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Senin (8/3).

Kedatangan AHY beserta 34 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrat ini juga dengan membawa lima box kontainer berkas.

Barang bukti yang dibawa Partai Demokrat versi AHY itu sengaja dipinjamkan kepada Kementerian Hukum dan HAM dengan tujuan .

Kelima kontainer berkas Partai Demokrat ini langsung diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham, Cahyo Rahardian.

"Saya berterima kasih kepada Dirjen AHU Bapak Cahyo dan jajaran Ditjen AHU yang telah menerima kami dengan baik memberikan ruang yang luas untuk mendengarkan langsung laporan sekaligus harapan kami terhadap partai kami yang saat ini diakui oleh pihak lainnya. Total ada lima kontainer berkas yang kami serahjan," kata AHY di Gedung Direktorat Jenderal AHU Kemenkumham, Jakarta.

AHY menambahkan, dirinya tidak ingin datang ke kantor KemenkumHAM dengan tangan kosong. Dia pun menyertakan sejumlah dokumen atau berkas otentik yang dimiliki pada saat kongres luar biasa kelima di Jakarta dengan hasil penunjukan Ketum DPP Partai Demokrat adalah Agus Harimurti Yudhoyono.

Dia juga memastikan telah mengumpulkan sejumlah bukti keberadaan Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPKPD) yang telah melakukan intervensi, ancaman juga upaya suap kepada kader Demokrat aktif untuk mengikuti gerakan tersebut.

Termasuk juga iming-imingan jabatan dan uang dengan bukti percakapan anggota kader yang diprint untuk ikut serta dalam KLB di Deli Serdang.

"Jadi total lima kontainer untuk membuktikan bahwa apa yang dilakukan gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat mengklaim telah melakukan KLB 5 Maret 2021 di Deli Serdang memang benar-benar ilegal dan inkonstitusional,"ujar AHY.

AHY menyebut bahwa dari banyaknya berkas yang disampaikan kepada Ditjen AHU Kemenkumham ada beberapa berkas penting yang dibawa, yakni aturan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan SK Ketum Partai Demokrat pada KLB ke V di Jakarta pada 15 Maret 2020.

"Kami juga membawa kepengurusan dan kepemimpinan Partai Demokrat berdasarkan kongres lima Partai Demokrat Maret 2020 berlangsung dengan demokratis dan telah disahkan Kementerian Hukum dan HAM," tutur AHY.

AHY menuturkan bahwa Partai Demokrat masih menggantungkan harapan kepada Kementerian Hukum dan HAM jam yang memiliki integritas dan dapat bertindak secara objektif bisa menegaskan rekomendasi Partai Demokratnya adalah yang asli.

"Penyelenggaraannya panitianya pesertanya semua tidak sah berdasarkan konstitusi partai kami," kata dia.

Penulis: Rianz
Editor:Redaksi

Baca Juga