Opini

Buku, Negara dan Pelurusan Sejarah

Taufan Hariyadi, (Foto dok. Akuratnews.com)

Akuratnews.com - Penulis kenamaan asal Afrika, Ben Okri dalam The way of Being Free (1997) mengatakan, “Jika anda ingin mengetahui apa yang berlangsung di sebuah zaman, cari tahulah tentang apa yang terjadi dengan penulisnya”. 1) Kisah maestro sastra Indonesia, Pramoedya Ananta Toer bisa mewakili sudut pandang Okri. Novel sejarahnya seperti Bumi Manusia sempat dirazia dan dilarang terbit penguasa waktu itu. Sosok Pram, dianggap “ke-kiri kiri-an”.

Saat novel Bumi Manusia diangkat ke layar lebar, film itu mendapat perhatian publik. Dari laman filmindonesia.or.id, jumlah penonton Bumi Manusia mencapai lebih dari 1,3 juta orang. Bagi yang sudah menonton film itu, pertanyaannya adalah: apakah film itu berisi ajaran komunis atau menggambarkan kekejian faham komunis? bertutur soal “ke-kiri kiri-an”? jika tidak, mengapa novelnya dengan judul yang sama dilarang terbit waktu itu.

Urusan “ke-kiri-an”, Republik ini selalu diingatkan penggalan sejarah kelam peristiwa 1
Oktober 1965, Pemerintah Orde Baru menyebutnya G 30 S atau Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh). Kengerian sejarah itu terpelihara hingga 54 tahun sesudahnya. Coba saja kita ngobrol di warung kopi, bagi banyak orang, peristiwa G 30 S adalah komunis. Komunis adalah pembunuh, keji, anti agama, dan seterusnya.

“kengerian” tragedi 65 berhasil terpelihara lewat film Penumpasan Pengkhianatan G 30 S/PKI, garapan Arifin C. Noer yang diproduksi tahun 1984. Film itu merekonstruksikan peristiwa 65 berdasarkan buku Tragedi Nasional: Percobaan Kup G 30 S/PKI, Karya Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh tahun 1968. Buku lain yang menguatkan isi film itu adalah Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia: Latar Belakang, Aksi, dan Penumpasannya, diterbitkan oleh Sekretariat Negara Republik Indonesia tahun 1994.

Persoalannya, generasi yang pernah melihat film itu hanya terpapar sejarah tragedi 65 melalui versi tunggal Orde Baru saja. Akibatnya, traumatis di kognitif dan afektif masyarakat tak mudah hilang dan melahirkan pro dan kontra bagi generasi penerus. Sementara generasi yang lahir di era reformasi yang tidak sempat terpapar film Penumpasan Pengkhinatan G 30 S/PKI, maka sejarah akan membingungkan mereka. Yang paling parah, negara bisa melahirkan generasi penerus yang buta sejarah.

Dilarang Membaca!

Di luar dua “Buku Putih” versi orde baru diatas, banyak sekali penelitian-penelitian ilmiah yang mengkaji secara komprehensif apa yang sesungguhnya terjadi pada september 65. Sayangnya, bagi sebagian orang, membaca lagi buku-buku penelitian tentang peristiwa 1965 masih ngeri-ngeri sedap. Takut ada mata-mata yang mengawasi dan berujung pada razia buku. Buku-buku itu disita dengan alasan “mengganggu ketertiban umum”, “tafsir sejarah yang keliru”, dianggap “kiri”, dan seterusnya.

Januari 2019, aparat penegak hukum menyita buku-buku yang dianggap “kiri” di sebuah toko buku di Padang, Sumatera Barat. 2) Juli 2019, Razia buku “kiri” terjadi di dua daerah. Di Probolinggo, Jawa Timur, polisi menyita sejumlah buku “kiri” di lapak baca gratis di alun-alun kraksaan. 3) Di Makassar, Sulawesi Selatan, sekelompok masyarakat merazia buku di salah satu jaringan toko buku besar di Indonesia. Lagi-lagi sejumlah buku yang dianggap “kiri” jadi sasaran. 4).

Iwan Awaluddin Yusuf, dkk (2010) dalam Pelarang Buku di Indonesia, Sebuah Paradoks
Demokrasi dan Kebebasan Berekspresi menyebutkan, pelaku pelarangan buku biasanya dilakukan oleh dua pihak, aparat penegak hukum dan kelompok masyarakat. Pelakunya justru mereka yang mengaku berpendidikan namun “anti-demokrasi”, menolak versi lain dalam melihat persoalan. 5) Pola yang sama masih terjadi hingga kini. “kengerian” masa lalu yang terpelihara, membatasi orang dalam berintelektualitas.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.6-13-20/PUU-VIII/2010 sebenarnya telah membatalkan UU No.4/PNPS/1963 tentang pengamanan terhadap barang-barang cetakan, yang sering jadi dasar razia buku yang isinya dianggap “mengkhawatirkan”. 6) Padahal dengan membaca banyak buku peneltian, generasi penerus bisa menemukan tekstual dan kontekstual dibalik peristiwa september 65.

Saat masyarakat dilarang membaca ulang apa yang sesungguhnya terjadi dibalik sejarah bangsa, maka ruang digital akan menjadi cara alternatif bagi publik untuk mengakses buku-buku penelitian itu. Dalam konteks ini, masyarakat akan mencari kebenaran sejarah secara diam-diam, dan bukan tidak mungkin terjerumus pada sumber yang salah. Sejarah akan makin salah kaprah dalam ruang berpikir dan batin mereka.

Pelurusan Sejarah

Di luar negeri, sejumlah peneliti tertarik mendalami seluk beluk peristiwa 65. Penelitian itu dilakukan pascakejadian hingga beberapa tahun sesudahnya. Beberapa hasil penelitian yang dilakukan secara komprehensif, salah satunya Benedict Anderson dan Ruth McVey dalam Kudeta 1 Oktober 1965, 7) dan John Roosa yang dibukukan dalam Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September & Kudeta Soeharto. 8) Dua buku itu adalah hasil riset bertahun-tahun dan menemukan bukti-bukti baru yang belum pernah dimunculkan (atau sengaja disembunyikan) Orde Baru baik lewat film atau buku.

Buku Dalih Pembunuhan Massal; Gerakan 30 September & Kudeta Soeharto misalnya, menjadi buku terbaik dalam bidang ilmu sosial pada International Convention of Asian Scholars di Kuala Lumpur tahun 2007. 9) Buku itu diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dan diterbitkan pertama kali di tanah air pada tahun 2008. Kejaksaan Agung sempat melarang buku ini pada tahun 2009. Buku Kudeta 1 Oktober 1965 adalah hasil penelitan yang masyhur dengan sebutan “Cornell Papper”. Buku kajian paling awal tentang kudeta yang diterbitkan diluar negeri yang mencium bau ketidakberesan, keanehan, dan kejanggalan dalam rangkaian peristiwa 65. 10). “Cornell Papper” awalnya termasuk peneltian yang bersifat rahasia yang ditulis tahun 1966. Hasil penelitian itu kemudian bocor saat sebuat artikel yang ditulis Joseph Kraft terbit di The Washington Post, 5 Maret 1966 yang berisi ringkasan penelitian “cornell Papper”.

“Cornell Papper” kemudian diterbitkan menjadi sebuah buku pada tahun 2001 dengan judul Kudeta 1 Oktober 1965 dan menjadi satu-satunya “versi tandingan” atas versi orde baru yang bertahan selama puluhan tahun saat itu. Analisis “Cornell Papper” memetakan latar belakang persoalan dengan mengungkapkan adanya poros segitiga yang menjadi “kekuatan” utama di Republik ini saat itu, yaitu Soekarno – PKI – TNI Angkatan Darat. 11) Anderson pun menggambarkan sepak terjang ketiga poros kekuatan itu di tengah dinamika Demokrasi Terpimpin dan politik luar negeri ala Bung Karno.

Benedict Anderson dalam Kudeta 1 Oktober 1965, menganalogikan peristiwa 65 seperti ini: Tak dapat ditolak jika seseorang berpikir tentang permainan catur yang lama dan rumit, yang dimainkan oleh dua Grandmaster, yang telah berlangusung tenang selama berhari-hari, dan perlahan-lahan keberuntungan berpindah ke satu sisi, namun dengan hasil yang masih diragukan. Tiba-tiba seorang bocah yang telah lama dibaikan dan frustasi bergegas memasuki ruangan dan dengan sekali tendang papan catur dan bidak jatuh berantakan. Grandmaster yang lebih beruntung minta bidak-bidak itu dikembalikan seperti semula. Lawannya,yang secara kebetulan lebih besar dan
lebih kuat, bersikeras permainan catur diulang dari awal. Bahkan lebih baik lagi, permainan catur dihentikan dan mengubah semuanya dengan pertarungan (2017:110).

Di luar “Cornell Papper”, ada analisis Victor Miroslav Fic, ilmuan asal Cekoslowakia yang diam-diam mengumpulkan bahan tragedi 65 sejak tahun 1968. Analisis Victor M Fic itu yang dibukukan dengan judul Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi Tentang Konspirasi justru mengkritik keras kesimpulan Anderson dalam “Cornell Papper”nya. Bagi Victor M Fic, ada sebuah konspirasi dibalik peristiwa 65 yang di dukung luar negeri namun pada akhirnya menjatuhkan Soekarno sendiri dan hancurnya PKI. Penelitian ini diterbitkan pertama kali tahun 2004 di India dan pertama kali terbit di Indonesia pada tahun 2005. 12).

Di dalam negeri, disertasi penelitian Hermawan Sulistyo yang dibukukan dalam Palu Arit di Ladang Tebu (2001), juga bisa menjadi pintu masuk apa yang sesungguhnya terjadi pada tragedi berdarah itu. Penelitian Hermawan Sulistyo bahkan mengungkapkan bagaimana pascaperistiwa 65 berujung pada tragedi pembantaian terhadap orang-orang yang dianggap PKI terjadi. Ratusan ribu nyawa melayang di Jawa Tengah dan Jawa Timur, bahkan mungkin jutaan.

Dari gambaran penelitian Benedict Anderson, John Roosa, Victor M Fic, hingga Hermawan Sulistyo, maka Sesungguhnya ada tekstual dan kontekstual dibalik analisis ilmiah peristiwa September 65. Persoalannya bagi sebagian masyarakat, tekstual dan kontekstual peristiwa 65 berkembang liar, tergantung dari mana posisi masyarakat berada dan melihat. Ujungnya hanya melahirkan pro dan kontra dari perjalanan sejarah berdarah itu.

Demi menyudahi perdebatan di masyarakat dan menghindari lahirnya generasi penerus yang buta sejarah, maka Negara bisa mendorong diskusi terbuka dan menguji validitas buku-buku kajian penelitian ilmiah itu. Membaca ulang sejarah peristiwa 65 secara tekstual dan menemukan kontekstualnya menjadi penting. Kita bisa hidup dengan sejarah yang tak berprasangka. Tugas negara meluruskan sejarah yang bingkainya sudah pecah berantakan (sebagian kepingannya bahkan sengaja disembunyikan penguasa waktu itu). Bukankah amanat pembukaan UUD 1945, negara harus
mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka meluruskan sejarah tragedi 65 adalah salah satunya.

Dari film Bumi Manusia karya Pramoedya AT menyadarkan kita, bahwa bukan novelnya yang “kiri”, tetapi cara penguasa kala itu yang sedang mempertahankan kekuasaannya dengan menghambat kebebasan berpikir dan membaca. Pada akhirnya buku itu tidak pernah memilih siapa yang akan jadi pembacanya, tetapi penguasa bisa memilih buku mana yang boleh dibaca mana yang tidak, bukan karena buku itu berbahaya tetapi karena takut kekuasaannya hilang. Menemukan puzzle-puzzle dari sejarah yang hilang, menuntun kita memahami bagaimana sejarah itu bisa terjadi dan pelajaran apa yang bisa kita ambil.

Baca Juga