Buntut Penahanan Dirut PT JAP, Kuasa Hukum: “Equality Before The Law”

Kuasa hukum James and Armando Pundimas (AJP) Ricky K. Margono /mengenakan jaket hitam (Foto: Novrizal R Topa)
Kuasa hukum James and Armando Pundimas (AJP) Ricky K. Margono /mengenakan jaket hitam (Foto: Novrizal R Topa)

AKURATNEWS - Kuasa hukum PT James & Armando Pundimas (PT JAP), Ricky Margono mengaku keberatan atas tuduhan yang  dilakukan oleh Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi terhadap kliennya, RMY (27) selaku Direktur Utama perusahaan tersebut, hingga menjadi tersangka.

Hal itu bermula pada 10 Maret 2022, Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi, menyerahkan RMY selaku Direktur PT JAP (James & Armando Pundimas) sebagai tersangka tambang nikel ilegal dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Desa Lamondowo, Andowia, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Barang bukti 3 ekscavator dan 3 dump truck diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.

Melalui konfrensi persnya yang dihadiri puluhan wartawan pada Kamis,17 Maret 2022, Ricky Margono membeberkan jika kliennya tidak melakukan penambangan di wilayah kawasan hutan, seperti yang disangkakan oleh Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi.

Pria bertinggi besar dan berkepala plontos ini, menantang penyidik balai Gakum KLHK untuk melakukan penyelidikan lebih dalam.

Pemegang Law Firm Margono ~ Surya & Partners ini menyangkan kliennya ditetapkan sebagai tersangka terhadap kasus tersebut.

“Kami meminta tidak ada tebang pilih dalam penegakan hukum, sebagaimana salah satu prinsip atau asas penting dari suatu negara hukum ialah asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law), bukan menahan yang tidak bersalah dan membebaskan mereka yang melakukan kejahatan,” kata Ricky dengan nada iba.

Pria berkacamata ini, menjelaskan kronologi yang dipersangkakan kepada klienya terkait kasus penambangan ilegal, bermula saat adanya PT A yang memiliki Surat Persetujuan penggunaan koridor di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) berdasarkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan selanjutnya berdasarkan kewenangan tersebut, meminta kepada PT B untuk mengerjakan perbaikan dan pelebaran koridor jalan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK).

Karena PT B melewati atau memasuki Kawasan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) dari PT JAP, maka  dengan demikian, PT JAP meminta agar PT B meletakkan tanah kerukan hasil pembuatan jalan tersebut di stock pile PT JAP dalam rangka penyelamatan, dikhawatirkan terdapat nilai komersil dari tanah hasil pembuatan jalan tersebut.

Selanjutnya 1 2
Penulis: Novrizal R Topa

Baca Juga