Opini

Buruh Sejahtera Dengan Sistem Islam

Laba Industri China Turun, Indek Shang Hai terimbas turun pula.
Laba Industri China Turun, Indek Shang Hai terimbas turun pula.

Akuratnews.com - Rapat Paripurna DPR RI yang digelar Senin (5/10) lalu di Kompleks DPR secara resmi telah mensahkan Omnibus Law Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang Undang. Meski terjadi penolakan namun nampaknya itu tidak di indahkan.

Dilansir dari Suara.com. Fraksi Partai Demokrat DPR walk out saat rapat paripurna pengesahan RUU Cipta Kerja untuk menjadi undang-undang. Anggota Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman menilai, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin sudah sewenang-wenang dalam memimpin forum tersebut.

"Jadi karena pimpinan sewenang-wenang tidak dikasih kesempatan kami untuk sampaikan pandangan, maka kami mengambil sikap walk out," ujar Benny di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/10). Menurutnya, pengambilan keputusan tingkat II pada RUU Cipta Kerja harus dilakukan dengan musyawarah mufakat. Sebab masih ada dua fraksi yang menolak, yakni Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Selain itu DPR juga sahkan RUU Ciptaker tanpa memperhatikan aspirasi penolakan publik. Dikutip dari Kompas.com. Para buruh mengancam akan menggelar mogok nasional hingga berujung demo dengan ada pengesahan UU itu.

Walau akhirnya ancaman itu pun benar terjadi, dengan diberitakannya kepungan massa di beberapa kantor DPR, hingga aksi anarkis para demonstran yang menolak pengesahan UU itu nampaknya tak membuat Pemerintah begitu peduli.

Namun pemerintah tetap menolak mendengar aspirasi rakyat dan terus membangun narasi bahwa Omnibus Law Ciptaker ini akan membawa segudang manfaat. Benarkah demikian? atau Justru sebaliknya, gejolak dalam negeri yang dihasikan dari skema produksi yang dirancang dalam Omnibus Law ini diberbagai sektor, buruh tani, nelayan,serta masyarakat desa dan kota pada umumnya justru menyebabkan kesengsaraan yang berkelanjutan. Pengkhianatan DPR dan pemerintah secara sistematis memberikan peluang kepada investor untuk masuk ke dalam negeri ini, memenangkan kepentingan kapitalis, investasi asing dan aseng. Jadi bukan mendapatkan Cipta Kerja yang diharapkan rakyat tetapi yang didapatkan adalah Cipta Investasi yang lebih mengutamakan kepentingan para investor dari pada kepentingan rakyat. selain itu juga penolakan rakyat terhadap RUU Omnibus Law karena RUU ini bernafaskan Liberalistik dan sentralistik.

Sungguh menyakitkan DPR yang seharusnya menjadi wakil rakyat, namun faktanya malah menyakiti rakyat. Pun dalam sistem kapitalisme saat ini, negara hanya sebagai regulator . Dengan menyerahkan pengurusan hajat publik termasuk buruh kepada swasta, negara juga memindahkan beban jaminan sejahtera buruh kepada pengusaha bukan mutlak tanggungjawab negara. Selain itu kesalahan menetapkan standar kesejahteraan berupa upah minimum karyawan serta angka kebutuhan hidup layak yang justru berdampak fatal. Ini menunjukkan ke zhaliman negara kepada pengusaha dan buruh serta kezhaliman pengusaha kepada buruh. Sehingga Omnibus Law dan sistem kapitalis ini sendiri tidak akan menyelesaikan masalah terkait ketenagakerjaan yang ada.

Oleh sebab itu, tidak bisa dipungkiri bila globalisasi menjadi salah satu penyebab ketimpangan kesejahteraan . Fenomena ini terjadi tentu di negara berkembang termasuk Indonesia yaitu upaya memulihkan pendapatan rata-rata tetapi justru menimbulkan masalah distribusi pendapatan. Namun keserakahan kapitalis justru mengabaikan aspek keadilan pada pekerja dan memberikan keuntungan terbesar bagi para kapitalis. Sedangkan buruh dan pekerja masih jauh dari kata sejahtera. Dalam kapitalisme, negara hanya berperan sebagai regulator kepentingan kapitalis. Akibatnya, kesejahteraan rakyat terabaikan. Kekayaan hanya dinikmati segelintir orang. Masalah Pekerja/buruh akan selalu muncul selama hubungan antara pengusaha dan pekerja dijalankan berdasarkan sistem saat ini.

Jauh berbeda dalam pandangan Islam. Negara adalah Khodim al ummah. Yakni pelayanannya umat, mengurusi kepentingan dan kemaslahatan umat. Negara bertugas memberi jaminan dan pelayanan. Menjamin penghidupan, kesejahteraan, keamanan, serta kebutuhan dasar rakyat. Dengan kata lain negara mempunyai kewajiban untuk menghilangkan bahaya atau dharar yang akan menimpa rakyatnya, sebagaimana rasulullah bersabda : “ Barang siapa membahayakan orang lain maka Allah akan membalas bahaya kepadanya dan barang siapa menyusahkan atau menyulitkan orang lain, maka Allah menyulitkannya” ( HR. Ibnu Majah No. 2340). Islam mendorong untuk mengangkat mudarat dan dilarang memberikan mudarat pada orang lain. Terkait dengan itu kaidah fiqhiyyah dari hadits adalah: “ hukum susuatu yang mudahratkan adalah haram.” Apa yang ada pada UU Cipta Kerja memunculkan banyak dharar atau bahaya, dengan demikian sikap yang harus diambi penguasa adalah menghilangkan dharar atau bahaya.

Di dalam sistem pemerintahan Islam, regulasi dan undang-undang yang dibuat tidak akan menyalahi syariat. Legislasi hukum dalam sistem Islam dibuat sesuai ketentuan Islam. Tidak ada pula politik kepentingan. Tidak adapula produk hukum yang dibuat berdasarkan kepentingan manusia. Dan dalam pelaksanaan politik ekonomi Islam, beberapa permasalahan pokok ketenagakerjaan yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan buruh terselesaikan. Permasalahan tunjangan sosial bukanlah masalah yang harus di khawatirkan para buruh/pekerja. Dalam rangka mencegah kezaliman yang terjadi dalam kontrak kerja, Islam memberlakukan hukum-hukum tegas kepada siapa saja yang melakukan kezaliman, baik itu pengusaha maupun pekerja.

Dengan demikian, jika syariat Islam ditegakkan dalam Khilafah tak perlu lagi ada persoalan UMK, Outsourcing, tunjangan kesejahteraan, ataupun PHK sewenang-wenang terhadap buruh. Buruh dan pengusaha sama-sama diuntungkan, tanpa regulasi zalim yang hanya menguntungkan kapitalis, terlebih investor asing.

Dan hanya Khilafah yang mampu menghilangkan kezaliman pada buruh, karena Khilafah sajalah yang mampu merealisasikan hukum syariat Islam yang membawa keberkahan pada seluruh manusia. Buruh sejahtera hanya jika Islam diterapkan secara kaffah oleh negara. Wallahu A'lam

Baca Juga