Busro Muqoddas: Setuju Revisi UU KPK, Bentuk Penghianatan Jokowi

Busro Muqoddas. (foto istimewa)

Jakarta, Akuratnews.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui Revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, mengatakan, supres telah dikirim kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Namun pimpinan KPK mengaku hingga saat ini belum ada draft revisi yang diterima pihaknya. Dalam hal ini, Pemerintah dan DPR dituding telah berkonspirasi diam-diam untuk melemahkan KPK dengan melucuti kewenangan lembaga antirasuah tersebut.

Kecaman juga datang dari Busro Muqoddas, Mantan Ketua KPK. Dia menuding pemerintah dan DPR telah melakukan kolaborasi untuk melemahkan upaya pemberantasan korupsi lewat revisi UU KPK. Menurut Busro, revisi yang prosesnya sangat cepat disimpulkan oleh Busro sebagai kolaborasi Istana dan DPR.

"Apalagi kesimpulannya kalau bukan ini kolaborasi dengan antara Senayan dengan Istana," ujarnya Busro Muqoddas di Komisi Yudisial, Rabu (11/9/2019) kemarin.

Dengan keras Busro menyatakan, menyetujui revisi UU KPK sebagai sebuah penghianatan dari Jokowi karena tidak mengindahkan aspirasi rakyat. Bahkan, suara rakyat yang telah memilih Jokowi selama dua periode.

Mengutip situs nasional, Busro mengatakan, orang-orang di Istana saat ini tidak lebih sebagai pengemban amanat masing-masing partai politik.

"Istana lebih mencerminkan parpol daripada mengemban amanat rakyat yang sudah dua kali memilihnya, ini bentuk penghianatan," tegas Busyro.

Ia menyayangkan apabila benar revisi UU KPK terjadi, karena menurutnya praktik korupsi selama ini kerap didalangi oleh birokrasi politik. Ke depannya, rakyat akan terus menjadi korban yang 'terbunuh' secara pelan-pelan lewat proses pemiskinan ekonomi, mental, dan jiwa.

Senada dengan Busro Muqoddas, Indonesia Corruption Watch (ICW) turut menyesalkan sikap Jokowi yang dianggap turut membantu melemahkan kinerja maupun fungsi KPK dalam pemberantasan korupsi.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Rhamadana, mengatakan, Presiden secara resmi mengirimkan surat kepada DPR yang menyebutkan bahwa Presiden sepakat untuk membahas ketentuan revisi UU KPK bersama DPR.

"Tentu ini menunjukkan ketidakberpihakan Presiden pada penguatan KPK dan pemberantasan korupsi," kata Kurnia Rhamadana, Kamis (12/9/2019).

Revisi menjadi polemik lantaran disangkakan sebagai upaya balas dendam DPR kepada KPK. Hal itu dikatakan oleh Praktisi hukum senior Muara Karta.

"Revisi UU KPK merupakan cara balas dendam DPR," tegas Karta.

Sebab, menurut Karta, sebagian besar pelaku korupsi yang terjaring operasi tangkap tangan alias OTT berasal dari kalangan legislatif yang umumnya melakukan secara berjamaah.

"Memang tidak ada niatan dari lembaga legislatif untuk membenahi eksekutif dan yudikatif. Justru sebaliknya, mereka bersama swasta, eksekutif dan yudikatif malah berkolaborasi menggerogoti uang rakyat," tutup Karta. (*)

Penulis: Hugeng Widodo
Editor:Ahmad Ahyar

Baca Juga