Butuh Dana Besar untuk Atasi Covid-19, Mungkinkah Jokowi “Dipeluk” Amerika Serikat?

Foto net/dok google.

Jakarta, Akuratnews.com – Selaku virus yang telah ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), virus Corona (Covid-19) tidak hanya telah menjadi bencana kesehatan, melainkan juga telah menjadi semacam bencana ekonomi. Bagaimana tidak? Atas tingkat penularannya yang begitu tinggi, penerapan physical distancing sampai lockdown (karantina wilayah) menjadi tidak terhindarkan untuk dilakukan.

Masalahnya, langkah pencegahan tersebut, tidak hanya menurunkan risiko penularan, melainkan pula menurunkan aktivitas ekonomi di hampir semua sektor usaha. Sehingga tidak mengherankan, berbagai negara – termasuk Indonesia – tidak hanya disibukkan untuk menjamin ketersediaan kebutuhan pangan, melainkan juga harus memberikan stimulus ekonomi agar dunia usaha tidak hancur lebur karena pandemi Covid-19.

Atas hal tersebut, tidak mengejutkan apabila Covid-19 kemudian disebut sebagai “virus mahal” karena besarnya gelontoran dana yang harus dikeluarkan pemerintah terkait untuk menanggulangi krisis yang diakibatkan olehnya.

Bayangkan saja, Singapura yang kendati penduduknya hanya 5,617 juta jiwa bahkan telah dua kali mengeluarkan dana stimulus ekonomi yang totalnya mencapai 54,4 miliar dolar Singapura atau sekitar Rp 605 triliun.

Sedangkan di Indonesia, dalam keterangan terbaru, pemerintah diketahui akan menggelontorkan dana sebesar Rp 405,1 triliun untuk mengatasi pandemi Covid-19, serta dampak sosial-ekonomi yang diakibatkan olehnya.

Dengan kebutuhan dana yang besar untuk mengatasi Covid-19, berbagai bantuan, khususnya bantuan dana dari negara atau pihak yang selama ini menjadi mitra Indonesia tentu saja sangat dibutuhkan. Akan tetapi, menariknya, kerjasama yang memberikan aliran dana besar justru belum didapatkan dari Tiongkok selaku negara yang selama ini dinilai begitu dekat dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dana senilai US$ 60 miliar atau sekitar Rp 943,1 triliun justru diperoleh dari kerja sama soal repurchase agreement atau Repo Line antara Bank Indonesia (BI) dengan Bank Sentral Amerika Serikat (AS), Federal Reserve System (The Fed). Repo Line senilai US$ 60 miliar tersebut nantinya dapat digunakan BI apabila membutuhkan likuiditas dalam bentuk dolar.

Lantas, mungkinkah tercapainya kerja sama tersebut menjadi indikasi bahwa pemerintah Jokowi akan kembali ke “pelukan” AS setelah sebelumnya menjalin hubungan yang dekat dengan Tiongkok?

Hubungan Pragmatis?

Natasha Hamilton-Hart dan Dave McRae dalam tulisannya Indonesia: Balancing the United States and China, Aiming for Independence menyebutkan bahwa kendati Presiden Jokowi disebut menjalin hubungan yang dekat dengan Tiongkok, itu sebenarnya hanyalah hubungan pragmatis dalam rangka untuk mendapatkan investor dalam ambisi pembangunan infrastruktur.

Selanjutnya 1 2 3
Penulis: Redaksi

Baca Juga