Ditentukan di Rapat Kerja DPR & Pemerintah

Cadas, Setelah Kenaikkan Iuran BPJS, Rezim Bersiap Naikan Tarif Listrik

Kenaikan Tarif Listrik. (foto ilustrasi).

Jakarta, Akuratnews.com - Pemerintahan Jokowi agaknya masih belum puas dengan rencana menaikkan iuran premi BPJS pada Januari 2020 mendatang. Pemerintah dikabarkan juga akan menaikkan tarif listrik.

Rencana pencabutan subsidi mengemuka dalam rapat kerja antara DPR dan pemerintah, rencana pencabutan subsidi berkenaan dengan skema subsidi energi dalam RAPBN 2020 menyusut dari tahun sebelumnya.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan (Gatrik) Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan untuk Pelanggan 450 VA dan 900 VA masih disubsidi, namun bisa saja 900 VA di-take out.

"Artinya golongan 900 VA rumah tangga mampu tarifnya akan sesuai dengan harga keekonomian. Artinya untuk 24,4 juta (pelanggan 900 VA) mulai 1 Januari tarif listrik akan naik sesuai dengan harga keekonomian," kata Rida Mulyana di gedung DPR, Selasa (3/9/2019) kemarin.

Menurut Panja Banggar dan pemerintah telah menyetujui besaran subsidi energi sebesar Rp 124,9 triliun untuk RAPBN 2020.

Jumlah ini lebih kecil dari RAPBN 2020 awal, yakni Rp 137,5 triliun. Bahkan anggaran ini juga lebih kecil dari APBN 2019 yang mencapai Rp 159,97 triliun.

Dari anggaran Rp 124,9 triliun itu, sebanyak Rp 70,9 triliun digelontorkan untuk subsidi BBM dan LPG, dan Rp 54,79 triliun untuk subsidi listrik.

Mengutip situs nasional, untuk saat ini, jumlah total pelanggan yang mendapatkan subsidi listrik mencapai 61 juta pelanggan. 23,9 juta pelanggan listrik 450 VA, dan 31,5 juta lainnya adalah pelanggan listrik 900 VA. Sisanya sebanyak 5,7 juta pelanggan terbagi pada 24 golongan lainnya.

Khusus untuk pelanggan listrik 900 VA, terdapat dua bagian, yakni pelanggan yang miskin dan pelanggan yang mampu. Total pelanggan rumah tangga mampu inilah yang mencapai 24,4 juta pelanggan.

"Kami perlu sampaikan juga terkait subsidi listrik ini hasil akhirnya adalah sesuai audit dari BPK. Kita mengharapkan hasil audit tetap dilaporkan kepada DPR," tegasnya.

Sebelumnya, wacana kenaikkan iuran Premi BPJS telah mengundang polemik di tengah-tengah publik. Pasalnya kenaikan iuran BPJS diprediksi akan semakin membuat susah masyarakat di tengah turunnya perekonomian nasional. (*)

Penulis: Hugeng Widodo
Editor:Ahmad Ahyar

Baca Juga