Pilkada Depok 2020,

Cawalkot Paslon 2 yang Berisiko Kena Sanksi Pidana Direspon Bawaslu

Depok, Akuratnews.com- Calon Wali Kota (Cawalkot) dari paslon nomor urut 2 di Pilkada Depok Mohammad Idris pada kampanyenya berisiko terkena sanksi pidana mulai direspon Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Depok.

Bawaslu Kota Depok nyatakan kesiapanya memproses indikasi pelanggaran kampanye paslon 2 di Sawangan Baru 15 Oktober 2020 lalu sesuai Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Bawaslu juga mempersilahkan jika ada pihak yang akan melaporkan dugaan pelanggaran kampanye tersebut.

"Untuk dapat ditindaklanjuti silahkan melapor ke Bawaslu. Dalam penanganan pelanggaran berasal dari unsur laporan dan temuan," ujar Ketua  Bawaslu Kota Depok Luli Barlini, Selasa,(20/10/2020).

Dalam penanganan bentuk pelanggaran kampanye, Luli menjelaskan harus memenuhi beberapa unsur seperti alat bukti berupa keterangan saksi, saksi ahli, petunjuk surat dan rekaman atau foto.

Berikutnya adalah bisa barang bukti berupa benda fisik seperti uang dan bentuk benda lainnya. "Harus, memenuhi unsur formil dan materilnya. Terlapor dan pelapor," jelas Luli kepada Akuratnews.com.

Dikatakan Luli, pihaknya merasa perlu miliki kejelasan sebagai dasar dalam melakukan pemeriksaan.

"Kita melakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) seseorang juga terlebih dahulu harus jelas duduk persoalanya. Dalam kasus ini hasil pengawasan tidak ada laporan mengenai hal tersebut," pukasnya.

Sebelumnya, tim pemenangan Paslon 1 Pradi-Afifah rencana akan melakukan pembahasan internal tim sukses paslon 1 sebelum ditindaklanjuti.

Kita lihat nanti apakah perlu atau tidaknya dan akan segera diskusikan dengan tim," ujar Sekertaris DPC Partai Gerindra Depok Hamzah, Sabtu (17/10/2020).

Terkait itu, Juru bicara Paslon 2 Qonita Luthfiyah masih belum berkomentar saat dihubungi via pesan whats app Senin,(19/10/2020) hingga berita ini ditayangkan.

Seperti diberitakan salah satu media lokal di Depok, dalam kampanyenya Idris mengatakan jangan tertipu dan terpesona jika ada yang menjanjikan berobat gratis pakai KTP, enggak mungkin itu.

Selanjutnya dalam kutipan isi berita di media lokal tersebut, Cawalkot paslon 2 Idris juga mengatakan kalau saya jadi presiden pasti saya akan marah, karena kan itu aturan presiden, yang tandatangan kan presiden, jadi ini enggak benar.

Seperti diketahui, pada Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah mengatur sejumlah larangan bagi pelaksana, peserta dan tim sukses dalam berkampanye.

Isi Pasal 280 ayat (1) huruf c UU Pemilu menyebutkan setiap pelaksana, peserta dan tim sukses dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, atau Peserta Pemilu yang lain.

Pada huruf d memuat larangan menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat dan pada huruf e mengatur larangan kampanye yang mengganggu ketertiban umum.

Sedang, pelanggaran terhadap Pasal 280 ayat (1) huruf c, d dan e tersebut akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta sebagaimana diatur dalam Pasal 521 UU Pemilu.

Berdasarkan itu, pelaksana, peserta dan tim kampanye dilarang menggunakan kampanye hitam dalam berkampanye.

Kategori yang termasuk kampanye hitam, menyampaikan informasi yang tidak berdasarkan fakta dan mengarah pada fitnah terhadap orang lain atau peserta Pemilu lain.

Penulis:

Baca Juga