Cipayung Plus Kota Makassar: DPR Telah Mengkhianati Mandat Rakyat

Makassar, Akuratnews.com - Menyikapi pengesahan RUU Cipta Kerja Omnibus Law yang dilaksanakan pada sidang paripurna DPR RI, pada tanggal 05 Oktober 2020 di Senayan Jakarta, Kelompok Cipayung Plus Kota Makassar menyatakan DPR telah menghianati mandat rakyat.

Cipayung Kota Makassar menilai ada persengkongkolan jahat dilakukan oleh DPR dibalik pengesahan RUU tersebut.

Siaran pers Cipayung Plus Makassar yang diterima akuratnews.com, Kamis (8/10/2020) dijelaskan bahwa RUU Cipta Kerja Omnibus Law tidak dikenal dalam sistem pembentukan UU di rule of law yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Cipayung menilai RUU Cipta Kerja Omnibus Law dalam konteks pewacanaan, perencanaan, dan pembahasan oleh rezim saat ini dapat dipandang lebih dari sekedar metode pembentukan peraturan perundangan-undangan melainkan juga sebagai orientasi politik hukum.

Selain itu, RUU Cipta Kerja Omnibus Law mencerminkan arogansi terutama karena mengabaikan dasar pembentukan hukum sebagaimana diamanatkan oleh pasal 20 UUD RI 1945.

RUU Cipta Kerja Omnibus Law juga akan mengakibatkan rusaknya sistem pendidikan nilai di Indonesia pada masa yang akan datang.

Penerapan RUU Cipta Kerja Omnibus Law dibidang pendidikan nantinya akan berorientasi pada sistem pasar dan industri. Hal itu secara tak langsung membuka peluang penyimpangan yang besar walaupun secara konseptual dapat diterima.

Cipayung Plus Kota Makassar juga menjelaskan bahwa salah satu agenda besar RUU Cipta Kerja Omnibus Law adalah membuka Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) seluas-luasnya agar banyak investor besar masuk di Indonesia.

Dalam siaran pers Cipayung Plus Kota Makassar dijelaskan bahwa salah satu yang titipkan dalam RUU Cipta Kerja Omnibus Law adalah pendirian lembaga pengelola investasi yang tidak perlu diperiksa BPK meskipun berasal dari BUMN.

Karena itu, kelompok Cipayung Plus Kota Makassar menegaskan, UU Cipta Kerja Omnibus Law dapat menjadi pintu otoritarianisme. Roda pemerintahan akan dijalankan dengan sistem oligarki. Bukan sistem demokrasi. Hal itu akan mengakibatkan kesenjangan antara rakyat dan kekuasaan negara.

Ketua Presidium PMKRI Cabang Makassar Heryanto Ebong, salah satu perwakilan Cipayung Plus Kota Makassar menjelaskan berdasarkan poin-poin kajian akademis tersebut diatas maka kami Cipayung Plus Kota Makassar menyatakan sikap sebagai berikut:

Pertama Mengecam DPR RI atas pengesahan UU Omnibus Law di tengah pandemi covid-19 yang terkesan terburu-buru dan tidak sesuai prosedural.

Kedua menolak UU Cipta Kerja Omnibus Law dan menuntut transparansi dari pemerintah pusat terhadap kejanggalan dan persekongkolan dalam pembahasan RUU Cipta Kerja Omnibus Law.

Ketiga, Menuntut kepada Presiden Ir. Joko Widodo untuk secepatnya mengeluarkan Perpu pencabutan UU Cipta Kerja Omnibus Law.

Keempat Cipayung Plus akan terus mengawal penolakan UU omnibus law sampai berpihak kepada rakyat.

Penulis: Timotius Versi

Baca Juga