Ciptakan Sinergitas, KONI Depok Jalin MoU di Kejari Depok

KONI Depok saat lakukan penandatangan kerjasama penanganan hukum dengan Kejari Depok, Senin,(6/9)
KONI Depok saat lakukan penandatangan kerjasama penanganan hukum dengan Kejari Depok, Senin,(6/9)

AKURATNEWS.COM- Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Depok berupaya menciptakan sinergitas dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok khususnya terkait penanganan hukum.

Upaya sinergitas itu ditandai dengan penandatangan perjanjian kerjasama atau MoU antara KONI Depok dengan Kejari Depok di kantor Kejari Depok, Senin,(6/9).

MoU tersebut tentang penanganan hukum bidang perdata dan tata usaha negara.

Ketua KONI Depok, Herry Suprianto mengungkapkan, MoU bertujuan untuk menciptakan sinergisitas antara KONI Depok dengan Kejari Depok di bidang hukum khususnya saat pelaksanaan kegiatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat ke 14 tahun 2022 yang akan datang.

"Kami berharap ke depan Kejari Depok dapat memberikan pedoman dan petunjuk untuk masalah hukum sebagaimana fungsinya dan tentang penyelesaian masalah. Khususnya saat penyelenggaraan Porprov Jabar XIV/2022 nanti”, ujar Herry.

Menurut Herry, MoU juga tindak lanjut dari giat sama antara Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Jabar) dengan KONI Provinsi Jawa Barat pada Senin 19 Juli 2021 lalu.

Kepala Kejari Depok Sri Kuncoro mengatakan, usai penandatanganan kesepatakan bersama ini, KONI Depok dapat berkomunikasi, kolaborasi, di bidang perdata tata usaha dan negara.

Serta, masih kata Sri, pihaknya akan memberikan dukungan dan pendampingan kepada KONI Kota Depok di bidang yang sudah dilakukan kesepakatan.

"Jadi, bukan hanya penandatangan secara tertulis saja. Semoga bisa menjadi mitra bersinergi bersama di bidang olahraga prestasi", kata Sri.

Tujuanya, lanjut Sri, sehingga kegiatan olahraga prestasi di wilayah Kota Depok dapat berjalan dengan maksimal sesuai dengan ketentuan dan hukum yang ada.

Diketahui, pendampingan tersebut adalah dalam konteks kegiatan-kegiatan yang menggunakan anggaran pemerintah, baik APBN maupun APBD, supaya kemudian anggaran-anggaran tersebut dapat betul-betul digunakan dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Adapun isi dari penandatanganan kerjasama itu adalah KONI Depok dapat meminta bantuan jasa hukum kepada Kejari Depok antara lain, kegiatan bantuan hukum, kegiatan pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan kerjasama dalam peningkatan kompetensi teknis, sumber daya manusia para pihak.

Kegiatan tersebut turut dihadiri pengurus KONI Depok lainnya seperti, Wakil Sekretaris III Ahmar Ihsan Rangkudi, Bendahara Umum, Sugeng Abdussalam.

Berikutnya, Wido Pratikno, Ketua Bidang Organisasi Wido Pratikno, Wakil Bidang Organisasi Jamal Mutaqin, anggota Komisi Hukum Sobarudin, Ketua Biro Humas dan Media Faruqi, serta anggota Biro Humas dan Media Tri Hertanto K dan Faiq Alfarobi.

Penulis:
Editor: Redaksi

Baca Juga