Cuma Jangkau Pejabat Pelaksana Tugas, KPK Didesak Tindaklanjuti OTT di HSU

AKURATNEWS -  Massa yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalsel menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta., Jumat (22/10).

Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan agar KPK menindak tegas dugaan korupsi yang makin marak di Kalimantan Selatan (Kalsel) khususnya di di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU).

Direktur LSM KAKI Kalsel, Akhmad Husaini dalam orasinya menyampaikan desakan agar penyidik KPK serius menindaklanjuti tindakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalsel. Mereka menuntut KPK menetapkan Bupati HSU sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pasca dilakukannya OTT

“Kami masyarakat HSU dan Kalsel mengapresiasi OTT yang dilakukan KPK di Kalsel dan menetapkan tiga orang tersangka, termasuk Plt PUTR HSU, Maliki. Tetapi, hal itu belum menyentuh aktor utama dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di HSU, karena tidak mungkin hanya seorang pejabat Pelaksana Tugas (Plt) bisa mengendalikan itu semua,” tandas Husaini.

Menurut pegiat anti korupsi Kalsel ini, seharusnya KPK bisa cepat menetapkan Bupati HSU, Abdul Wahid sebagai tersangka. Karena sebagaimana diketahui masyarakat luas, KPK telah menggeledah Rumah Dinas Bupati HSU Abdul Wahid dan telah berhasil menyita sejumlah uang.

“Nah berdasarkan berita dari sejumlah media dan juga laporan masyarakat, KPK telah menyita sejumlah uang dari Rumah Dinas Bupati HSU Abdul Wahid. Namun, hingga saat ini belum ada penjelasan berapa uang yang disita KPK dari rumah dinas tersebut, karena itu kami mendesak KPK menetapkan Bupati HSU sebagai tersangka dan menahannya,” tegas Husaini.

Husaini juga menyampaikan, kasus dugaan korupsi yang dituduhkan kepada Bupati HSU, yakni dugaan jual beli jabatan dan pemotongan SPPD para ASN dilingkup Pemkab HSU.

“Semua pengaduan masyarakat kami teruskan ke KPK secara resmi dan telah diterima. Ini kami lakukan agar tak ada lagi ASN atau pejabat yang terjebak pada jual beli jabatan dan juga tidak ada lagi pemotongan honor atau SPPD yang menyakitkan para pegawai,” tandasnya lagi.

Aksi unjuk rasa LSM KAKI Kalsel ini sempat dihalangi petugas karena akan memasuki halaman utama Gedung Merah Putih KPK. Namun, setelah dilakukan negosiasi, pengunjuk rasa diizinkan menggelar aksi dan orasi sekitar 20 meter sebelum halaman utama Gedung KPK .

Penulis: Rianz
Editor: Redaksi

Baca Juga