Aliansi Pengusaha Nasional

Pelaku Usaha Curhat Penderitaan 4,5 Tahun Ini

Diskusi APNAS di Jakarta, Senin (08/04) (Edwin Yuna)
Diskusi APNAS di Jakarta, Senin (08/04) (Edwin Yuna/Lukman Hqeem)

Jakarta, Akuratnews.com - Para pengusaha yang tergabung dalam Aliansi Pengusaha Nasional (APNAS) merasakan dampak negatif pembangunan ekonomi selama 4,5 tahun ini. Beragam masalah dihadapi para pengusaha, baik kecil hingga besar sekalipun. APNAS menilai kebijakan nasional pemerintah tidak pro pengusaha di sektor swasta. Hal ini terbersit dari hasil pertemuan APNAS pada 28 Maret 2019 lalu yang diprakarsai oleh Erwin Aksa dan Suryani Motik di Djakarta Theater, Jakarta.

Menjembatani keluh kesah para anggotanya, APNAS Regional Chapter Jakarta hari ini, Senin (08/04/2019) menggelar diskusi berjudul "4,5 tahun curhatan pelaku usaha : Realiata dan Derita Pengusaha Kecil dan Besar" di Hotel Century Park Senayan Jakarta. Para pengamat ekonomi dan bisnis terkemuka serta para pengusaha yang sudah lama berkiprah dan mewakili kelompok pengusaha milenial saling bertemu di ajang ini.

Para anggota APNAS dengan bangga menyuarakan aspirasi dan jeritan mereka, khusus para pengusaha dari DKI Jakarta dan para pengusaha di seluruh Indonesia pada umumnya. Dalam rekomendasinya, APNAS menuntut agar pemerintahan selanjutnya dapat menggandeng para pengusaha untuk turut serta dalam pembangunan negara.

APNAS ingin agar sektor swasta tidak hanya sebagai sektor penggembira diantara pembangunan yang hanya dikuasai oleh BUMN atau bahkan oleh Asing. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Erwin Eksa, penggagas sekaligus ketua umum APNAS.

Sementara menurut Muhammad Assad, Ketua umum APNAS DKI Jakarta,  "APNAS sangat mendukung pemerintahan yang dapat membawa negara ini ke arah Adil dan Makmur serta merangkul para pengusaha, khususnya Pengusaha Muda yang ada di DKI dan Indonesia agar pertumbuhan ekonomi ini dapat dirasakan dari Barat sampai Timur Indonesia.

Sebagai penutup, Erwin Aksa menyampaikan bahwa APNAS juga mengajak para pengusaha lebih kritis dalam menyikapi setiap kebijakan yang diambil pemerintah serta mendorong arah pembangunan yang sehat dan jauh dari KKN. Sikap kritis diambil karena menginginkan Indonesia yang Adil dan Makmur (EY)

Penulis:
Editor: Lukman Haqeem

Baca Juga