Daerah Rawan Gizi Buruk Disarankan Miliki Gudang Logistik

Jakarta, Akuratnews.com - Skema terencana dibutuhkan terkait upaya mengatasi masalah gizi buruk di Tanah Air. Salah satu langkah nyata dengan membangun gudang logistik di daerah rawan gizi buruk.

"Karena logistik harus diberikan tepat waktu dan tepat sasaran," kata Ketua Umum Persatuan Ahli Gizi Indonesia Minarto, Jumat (26/0/181).

Dia menjelaskan, pemerintah sudah memiliki pusat krisis di sejumlah daerah. Namun, penempatan pusat krisis dinilai belum tepat sasaran karena ada daerah-daerah khusus seperti Kabupaten Asmat, Papua, yang berpeluang tidak terpantau.

"Selama ini, gudang logistik hanya berada di kabupaten/kota. Masyarakat di daerah terdampak tak bisa langsung memanfaatkan bantuan,"katanya.

Minarto mendorong pemerintah tak hanya menggunakan data Pemantauan Status Gizi (PSG) 2017 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) guna memetakan daerah rawan kekurangan gizi. Data lain yang bisa digunakan adalah tingkat pendidikan orangtua.

Menurut dia, pemerintah harus memberikan edukasi pentingnya gizi seimbang sesuai tingkat pendidikan dan budaya di daerah sasaran.

Hasil PSG 2017 Kemenkes, prevalensi atau jumlah kasus anak di bawah usia lima tahun yang mengalami stunting (tubuh pendek) akibat gizi buruk meningkat menjadi 29,6 persen. Kasus ini tercatat 27,5 persen pada 2016.

Direktur Pendidikan Keluarga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI Sukiman menyatakan, pihaknya sejauh ini fokus mengajarkan orangtua agar tidak melepas pendidikan anaknya kepada sekolah begitu saja.

"Kami fokus mengedukasi orangtua soal pentingnya 1.000 hari pertama kehidupan," ujarnya.

Sukiman menambahkan, Kemendikbud menyiapkan tiga seri buku edukasi untuk disebarkan ke 100 kabupaten. Para ibu juga bisa mengikuti pelajaran di lembaga Pendidikan Anak Usia Dini. Orangtua tidak hanya diberikan pelatihan mengasuh anak, tetapi juga dilatih menyiapkan makanan pendukung sesuai kebutuhan gizi anak.

Pengamat Sosial dari Universitas Indonesia Rissalwan Lubis berpendapat, masalah gizi baik bagian dari rendahnya pengetahuan orangtua. Pemerintah dinilai juga bertanggung jawab karena melegalisasi pernikahan dini sehingga anak menjadi orangtua sebelum waktunya.

Kendala Air Bersih

Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengatakan, penanganan masalah gizi buruk dan penyakit campak di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, membutuhkan keterlibatan semua pihak. "Kami hanya bisa memperbaiki dalam arti mengobati melalui pemberian imunisasi dan perbaikan gizi," kata Nila dikutip Antara di Timika, Papua, kemarin.

Salah satu kendala terbesar yang dihadapi masyarakat Asmat menyangkut penyediaan sarana air bersih. "Masyarakat Asmat itu tinggal di daerah dengan kondisi air payau. Akses air bersih tidak ada," katanya.

Menkes Nila meninjau pasien gizi buruk dan penyakit campak di RSUD Asmat, Kota Agats, Kabupaten Asmat,pada Kamis (25/1). Nila berpesan agar orangtua memperhatikan kebersihan di lingkungan sekitar.

Resource: Harian Nasional

Penulis:

Baca Juga