Dana Desa di Sinjai Telah Cair, Kepala KPPN: 8 Persen Untuk Covid-19

Kepala KPPN Sinjai, Anas Fazri.
Kepala KPPN Sinjai, Anas Fazri.

Sinjai, Akuratnews.com - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan telah menyalurkan Dana Desa (DD) tahap I untuk 2 desa dari 67 desa yang mendapat alokasi DD di Sinjai, yaitu Desa Terasa Kecamatan Sinjai Barat, dan Desa Tompobulu Kecamatan Bulupoddo.

Penyaluran DD tahun ini terbagi ke dalam 3 kategori penggunaan, yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD, DD untuk penanganan Covid-19, dan DD reguler diluar dua kebutuhan tersebut.

“Alhamdulillah kemarin (Selasa) dilakukan penyaluran DD untuk dua desa itu, sekaligus untuk tiga kategori penggunaan DD. Khusus untuk BLT di dua desa tersebut, akan disalurkan kepada 398 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)," ungkap Kepala KPPN Sinjai, Anas Fazri di ruang kerjanya, Rabu (3/03/2021).

Anas menambahkan, pada tahun 2021 terdapat perubahan tata cara penyaluran DD yang diatur dalam Peraturan Dirjen Perimbangan Keuangan PER-1/PK/2021 tentang Percepatan Penyaluran Dana Desa untuk Mendukung Penanganan Corona Virus Disease 2019, dimana setiap desa berkewajiban menggunakan paling sedikit 8 persen dari alokasi Dana Desa untuk penanganan Covid-19 di desa tersebut.

Kewajiban menggunakan 8 persen dari DD untuk penanganan Covid-19 ini kata Anas, berawal dari adanya penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa dan Bali yang selanjutnya berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri No. 443/0619/BPD tanggal 10 Februari 2021, diperluas menjadi PPKM berbasis mikro di tingkat desa, dimana desa wajib membentuk Posko di tingkat desa.

“KPPN Sinjai sejak awal tahun sudah mendorong Pemda untuk segera memenuhi dokumen yang dibutuhkan, agar dapat sesegera mungkin dilakukan penyaluran DD khususnya BLT-DD. Lambatnya penyaluran Dana Desa ini diakibatkan oleh belum siapnya sebagian besar desa di Sinjai terkait penetapan APBDes tahun 2021,” bebernya.

Hal itu sambung Anas, merujuk pada Perdirjen 01/PK/2021, yaitu percepatan penyaluran DD untuk mendukung penanganan Covid-19, maka dilakukan relaksasi (kemudahan) dalam pencairannya. Hal ini untuk mengantisipasi banyaknya desa yang belum menetapkan APBDes 2021, sehingga dalam Perdirjen tersebut diatur bahwa penetapan APBDes 2021 tidak menjadi syarat penyaluran 8 persen DD untuk penanganan Covid-19.

“Dengan adanya kemudahan dalam penyaluran DD tersebut, diharapkan seluruh desa bisa segera mencairkan alokasi sebesar 8 persen dari DD untuk penanganan Covid-19, sehingga seluruh desa berperan aktif dalam penanganan Covid-19,” tutupnya.

Penulis: Ashari

Baca Juga