Opini

Dana Haji di Persimpangan Jalan

Akuratnews.com - Menteri Agama RI Fachrul Razi telah membatalkan keberangkatan jamaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji 2020. “Saya hari ini telah menerbitkan keputusan Menteri Agama nomor 494 tahun 2020 tentang pembatalan keberangkatan jamaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441 hijriah atau 2020 masehi,” katanya dalam siaran pers via Zoom, Selasa (2/6/2020).

Kebijakan itu diambil dengan dalih pemerintah menganggap harus mengutamakan keselamatan jamaah saat menunaikan ibadah haji di tengah pandemi Covid-19 yang belum berakhir. “Sesuai amanat undang-undang, selain mampu secara ekonomi dan fisik, kesehatan, keselamatan, dan keamanaan jamaah haji harus dijamin dan diutamakan, sejak dari embarkasi atau debarkasi, dalam perjalanan, dan juga saat di Arab Saudi,” katanya.

Lantas bagaimana dengan dana haji yang telah dibayarkan oleh para calon jamaah haji yang seharusnya berangkat tahun ini? Benarkah langkah yang diambil oleh Menteri Agama tersebut demi keselamatan jamaah atau ada motif lain? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, paling tidak ada beberapa hal yang patut untuk ditelaah :

Pertama, pembatalan keberangkatan jamaah haji tahun 2020 oleh menteri agama merupakan keputusan yang terlalu terburu-buru. Sebab, hingga hari ini Pemerintah Arab Saudi belum mengeluarkan informasi peniadaan pelaksanaan haji akibat Covid-19. Karena bisa saja Pemerintah Arab tidak meniadakan pelaksanaan haji melainkan hanya membatasi kuota jamaah haji tahun ini. Apalagi jika ditinjau dari sistem pemberangkatan jamaah dari Indonesia yang memiliki waiting list amat sangat lama sekali. Sehingga jelas keputusan Menag tersebut tidak tepat dan cenderung gegabah.

Kedua, setelah pada akhir bulan lalu dana haji digunakan sebagai dana penanganan wabah virus Corona. Sekarang dengan adanya pembatalan sepihak oleh Menag, Pemerintah melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memastikan akan memanfaatkan dana haji untuk kepentingan stabilitas nilai tukar rupiah.

Hal ini  sebagaimana pemberitaan Vivanews.com pada Selasa (2/6/2020) Kepala BPKH, Anggito Abimanyu mengatakan, saat ini BPKH memiliki simpanan dalam bentuk dolar Amerika Serikat sebanyak US$600 juta atau setara Rp8,7 triliun kurs Rp14.500 per dolar AS. Dengan begitu, dana itu akan dimanfaatkan untuk membantu Bank Indonesia dalam penguatan kurs rupiah. Anggito sebelumnya juga menyampaikan, total dana haji yang dikelola BPKH saat ini telah mencapai Rp135 triliun. Sebagian besar dana itu digunakan untuk mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena sebagian besar dana itu diinvestasikan dalam Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Nampak jelas adanya kebijakan pembatalan sepihak oleh Kemenag bermuatan motif ekonomi. Apalagi melihat prediksi Bank Dunia akan nasib pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini yang akan berakhir di angka nol persen. Sehingga dibutuhkan dana segar untuk menyelamatkan perekonomian dalam negeri. Cukup beralasan mengapa yang dibidik adalah dana haji, sebab dana ini dinilai aman karena tidak akan dicairkan oleh pemiliknya. Ironis!

Ketiga, penyalahgunaan dana haji telah menelanjangi Pemerintah akan ketidakamanahan rezim. Hal yang patutnya diingat oleh penguasa dan pejabat negeri ini bahwa dana haji adalah amanah umat, calon jamaah haji yang terdiri dari kalangan orang mampu hingga orang yang berusaha mampu naik haji setelah berusaha menabung puluhan tahun. Adanya pemulung, pedagang kaki lima, maupun kakek nenek tua renta.

Mereka mengamanahi negara untuk menjaga uang mereka, agar mereka bisa beribadah menyempurnakan rukun Islam. Pengelolaan dana haji untuk investasi, pembangunan infrastruktur, penanganan wabah, hingga digunakan untuk kepentingan stabilitas nilai tukar rupiah jelas adalah bentuk pengkhianatan atas amanah dari umat. Dana tersebut hanya untuk dijaga bukan untuk dikelola!

Keempat, inilah wajah buruk kapitalisme sekuler. Konsep sesat yang mengedepankan ekonomi di atas segala-galanya. Menghalalkan berbagai macam cara untuk mempertahankan hegemoninya walaupun dengan mengkhianati umat. Telah hilang ketakutan penguasa beserta pejabatnya akan Hari Perhitungan kelak di akhirat akibat hidup dalam kubangan pemisahan agama dari kehidupan.

Dengan demikian, kebutuhan new system yakni sistem Islam menjadi sesuatu yang sangat urgent. Sistem Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah menempatkan pemerintahan berjalan di atas keimanan. Sehingga lahir para pemimpin dan pejabat yang amanah.

Islam memandang dana haji adalah amanah umat untuk dijaga bukan untuk dikelola. Sehingga haram hukumnya memasukkan dana haji ke dalam kas Baitul Mal. Tak seperti sekarang di mana dana umat tersebut dimasukkan ke APBN dan dikelola demi kepentingan perekonomian dalam negeri.

Oleh karena itu, mari bersama kita mencampakkan sistem kapitalisme sekuler yang bercokol di jantung kehidupan kaum Muslimin. Sistem yang hanya menguntungkan segelintir kum elit. Dan menzalimi umat kebanyakan. Serta menggantinya dengan sistem Islam yang mampu mewujudkan kesejahteraan, keberkahan, dan ketentraman di hati dan jiwa-jiwa umat manusia. Wallahu a’lam bish shawab.

*Penulis adalah: Praktisi Pendidikan dan Pemerhati Sosial Ekonomi Islam

Baca Juga