Defisit BPJS? Arief Poyuono Saya Yakin Banyak Penyimpangan dan Korupsi

Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono. (foto istimewa)

Jakarta, Akuratnews.com - Defisit yang terjadi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial alias BPJS Kesehatan, telah memicu timbulnya wacana menaikkan iuran BPJS pada bulan Januari. Kenaikkan tinggal menunggu Perpres dari Presiden Joko Widodo.

Merespon hal itu, Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono pemerintah sebetulnya tidak perlu menaikkan iuran BPJS untuk menutupi defisit.

Arief berkeyakinan iuran BPJS yang selama ini ditarik dari masyarakat sebagai peserta telah di korupsi.

Oleh karena itu, menurut Arief, sebelum iuran BPJS dinaikkan, sebaiknya dilakukan audit lebih dulu secara komprehensif penggunaan dana BPJS Kesehatan,

"Saya yakin banyak penyimpangan dan korupsi antara petinggi BPJS Kesehatan dan rumah sakit provider BPJS Kesehatan," ujar Arief di Jakarta, lansir situs nasional, Minggu (1/9/2019).

Arief mencontohkan, bukti pengeluaran biaya berobat ketika peserta BPJS Kesehatan menggunakan fasilitas jasa maupun obat-obatan di rumah sakit.

"Pernah enggak peserta BPJS Kesehatan ketika menggunakan fasilitas rumah sakit untuk berobat, setelah itu diberikan bukti pengeluaran biaya yang habis untuk berobat? Enggak ada selama ini," tuturnya.

Dengan tidak adanya bukti kuitansi kepada pasien peserta BPJS Kesehatan justru menurut dia, mempermudah terjadi mark up yang disetujui oleh petugas BPJS Kesehatan dengan pihak provider RS. Ia memperkirakan sumber kebocorannya bisa mencapai puluhan triliun.

"Nah Sri Mulyani ngerti enggak itu? Karena menurut kawan-kawan saya yang berprofesi sebagai aktuaria sebenarnya premi yang dibayarkan ke BPJS Kesehatan oleh masyarakat selama ini lebih dari cukup," jelas Arief.

"Hanya bocornya enggak tahan," tandas Arief.

Sebelumnya, usulan Kenaikan iuran BPJS Kesehatan dilandasi dari defisit yang tak berkesudahan di pendanaan. Bahkan dikabarkan potensi defisit bakal membengkak jadi Rp32,8 triliun hingga akhir tahun ini.

Adapun usulan kenaikan iuran yang telah dihitung secara rinci dan mempertimbangkan neraca keuangan BPJS Kesehatan, yaitu kelas I naik dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu, kelas II dari Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu dan kelas III naik dari Rp30 ribu menjadi Rp42 ribu.**

Penulis: Hugeng Widodo
Editor: Redaksi

Baca Juga