Menanti Putusan Majelis Hakim MK

Demi Kemenangan Kebenaran, Sudah Seharusnya MK Koreksi Kecurangan Pilpres 2019

Majelis Hakim MK. (Foto istimewa).
"Maka agar demokrasi tak dijadikan justifikasi untuk 'democrazy', sudah seharusnya MK mengkoreksi kecurangan dan mendukung perjuangan untuk pengarusutamaan/kemenangan kebenaran,"

Jakarta, Akuratnews.com - Secara mengejutkan, Calon Legislatif dari partai Bulan Bintang (PBB) Hairul Anas Suaidi mengungkapkan materi pelatihan yang disampaikan oleh Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Moeldoko, yang khusus diberikan kepada para saksi TKN di pemilu 2019, berisi materi yang berbunyi bahwa ‘Kecurangan adalah bagian dari demokrasi’.

Keterangan Hairul Anas dalam persidangan mendapat respon dari petinggi-petinggi partai Keadilan Sosial, seperti Presiden PKS, Sohibul Iman dan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid yang dicuitkan di akun twitter miliknya.

Mengutip situs nasional, Sohibul Iman melalui twwitter menyatakan jika kecurangan dianggap sah dalam demokrasi, dibumbui narasi bahwa kontestasi demokrasi itu perang total, yang digurihkan dengan tuduhan bahwa lawannya itu radikal, ekstrim, antibhineka, dan prokhilafah, kira-kira demokrasi apa yang sedang dibangun?

“Jika kecurangan dianggap sah dalam demokrasi, lalu dibumbui terasi eh narasi bahwa kontestasi demokrasi itu perang total, juga digurihkan dengan tuduhan bahwa lawannya itu radikal, ekstrim, antibhineka, dan prokhilafah, kira-kira demokrasi apa yang sedang dibangun?” tanyanya dalam akun Twitter pribadi Jumat lalu.

Dalam kesaksian di depan Majelis Hakim MK, Hairul bahkan menyebut materi yang dipaparkan dalam pelatihan saksi banyak dibumbui dengan diksi antibhineka dan khilafah yang selama ini kerap dituduhkan kepada kubu 02.

Hakim yang penasaran dengan keterangan Hairul, kemudian menanyakan, “maksud dari materi itu, apakah menjelaskan bagaimana membuat kecurangan atau menjelaskan kecurangan adalah sesuatu yang wajar terjadi dalam demokrasi?” Tanya Hakim.

Hairul menjawab, “Cenderung yang kedua, kecurangan itu adalah suatu kewajaran,”. Hakim MK cukup terkejut jika isi materi training bagi pelatihan Saksi TKN itu menyatakan sebagaimana kesaksian Hairul.

Sementara itu, Sebagaimana diberitakan akuratnews.com, dalam sidang pemeriksaan Saksi Kubu 02 lainnya, yakni Jaswar Koto, ahli IT ini mempresentasikan hasil kajian yang menurutnya berhasil menemukan 22 juta ghost voters setelah menganalisa 89 juta populasi pemilih. Hasil itu bertambah menjadi 27 juta ghost voters setelah dia menganalisa 110 juta populasi.

Kepada Ketua Tim Kuasa Hukum BPN Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto, di dalam persidangan, Jaswar menerangkan penelitian di 21 provinsi dan sekian banyak Kabupaten ditemukan angka 27 juta ghost voters. Data yang dianalisanya itu berasal dari data yang dipublikasikan oleh KPU. Menurut Jaswar, Pemilih siluman atau ghost voters yang bertambah ini, seperti adanya pemilih di bawah umur, NIK ganda dan kode kecamatan yang juga ganda.

"Ini bisa dilihat dari kode NIK pemilih. Informasi mengenai tanggal, bulan, dan kelahiran pemilih bisa dilihat dari angka itu," ujar Jaswar dalam persidangan pemeriksaan Saksi pada Rabu (19/6/2019) dengan memberikan contoh ada pemilih dalam DPT KPU yang masih berumur 1 tahun.

"Ini yang saya sebut pemilih dalam kategori ghost voters," ungkap Jaswar. Dia juga mengungkap adanya pola penggelembungan suara untuk Paslon 01 dan penurunan suara bagi Paslon 02. Menurut dia, Pola kesalahan hitung pada Situng mengacu pada penggelembungan suara 01 dan pengurangan pada (suara) 02.

Merespon berbagai dugaan kecurangan TSM ini, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW) menilai hal ini menjadi dasar penting bagi Majelis Hakim MK dalam memutus perkara sengketa Pilpres 2019 ini. Menurut HNW, MK harus memegang teguh kebenaran dan mengoreksi kecurangan-kecurangan yang terjadi selama pesta demokrasi pemilu 2019 ini.

"Maka agar demokrasi tak dijadikan justifikasi untuk 'democrazy', sudah seharusnya MK mengkoreksi kecurangan dan mendukung perjuangan untuk pengarusutamaan/kemenangan kebenaran," tegas Hidayat di akun Twitternya, Sabtu (22/6/2019).

Penulis: Hugeng Widodo
Editor:Ahmad Ahyar

Baca Juga