Demi Vaksinasi Ideologi Indonesia, FKPPI Dukung Penetapan PPHN

Foto : Pengurus PD XII FKPPI Jawa Timur

AKURATNEWS - Forum Komunikasi Putra Putri TNI-Polri (FKPPI) mendukung Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) masuk dalam amandemen terbatas Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Menurut Wakil Ketua Pengurus Daerah (PD) XIII FKPPI Jatim Agus Ronald Mangunsong, penetapan PPHN sangat diperlukan untuk memberi kepastian keberlangsungan visi dan misi negara Indonesia kedepan sesuai dengan UUD 1945.

"Saat ini momentum yang tepat menetapkan PPHN dalam amandemen terbatas UUD 1945. Sebab PPHN yang bersifat filosofis bisa menjawab tantangan terhadap masalah yang timbul akibat masuknya ideologi-ideologi baru," katanya kepada Akuratnews.com di Surabaya, Jumat (20/8)

Ronald menyampaikan, adanya dampak sosial akibat masuknya ideologi baru dan bahkan pandemi Covid-19 saat ini harus menjadi refleksi semua pihak tentang bagaimana menguatkan kesatuan dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

PPHN, lanjut Ronald, akan menjadi payung ideologi dan konstitusional pemerintah dalam penyusunan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJM).

Karenanya, Ronald sepakat dengan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang menyebut bahwa PPHN merupakan vaksinasi ideologi di Indonesia.

"Jadi setiap rencana strategis pemerintah akan diseuaikan dengan PHN. Karena itu, kami mendukungan penambahan wewenang MPR untuk menetapkan PPHN ini," tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris PD XIII FKPPI Jatim Tony Hartono menambahkan, bahwa PPHN sangat penting bagi masa depan bangsa dan negara Indonesia yang memiliki keberagaman suku, agama, ras, budaya dan bahasa.

"PPHN akan semakin memperkuat nilai-nilai moral dan jatidiri bangsa. Sehingga potensi ancaman dan gangguan yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa akan dapat dicegah dan ditangkal," pungkasnya.

Penulis: Arga

Baca Juga