Demo Lagi, AMLM Minta KPK dan Kejari Periksa Pokja yang Menangkan Perusahaan Pribadinya

AKURATNEWS - Setelah sebelumnya Aliansi Mahasiswa Laworo Menggugat (AMLM) dengan puluhan masanya pada dua pekan lalu melakukan aksi demonstrasi terkait adanya lelang proyek yang inprosedueal, Selasa, 26 Oktober 2021 bersama datangnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkunjung ke Muna Barat (Mubar).

Sekitar 100-an lebih masa AMLM yang dibawahnya, lagi kembali menggeruduk Kantor Urusan Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna Barat Sultra di Bumi Pradja Laworo.

Kehadiran mereka kali ini meminta pertanggungjawaban dan kepastian kepada ULP terkait proses lelang sejumlah proyek yang diduga diatur oleh Pegawai Kelompok Kerja (pokja) tanpa melalui prosedural yang benar.

" Kami menduga ada pemenang tender terhadap dua perusahaan yang di atur oleh Pokja yang berinisial KD, FQ, JB dan ML. Dua perusahaan itu milik Pokja JB dan FQ. Ini adalah sebuah perbuatan kesepakatan jahat dan merupakan praktek KKN," Kata Koordinator AMLM, Ikmal Almalani dalam orasinya.

Dia mengungkapkan bahwa dalam pengaturan Pokja Pokja itu dengan memenagkan dua perusahaan milik mereka sendiri pada tender proyek di Mubar, perusahaan CV Adhid Jomphy (AJ) mendapatkan lima paket proyek yakni proyek pembangunan revitalisasi Pasar Kasimpa Jaya dengan anggaran Rp 3,8 miliar; pengadaan pakaian seragam SD dengan Rp 998 juta, pembangunan rumah dinas Puskesmas Guali Rp 350 juta; dan pekerjaan lanjutan normalisasi Kali Soga dengan Rp 599,5 juta serta pembangunan Balai Penyuluh KB Kecamatan Tiworo Selatan Rp 500 juta.

"Dari semua paket yang mereka menang itu pada CV AJ ada Satu paket proyek yakni pengadaan pakaian seragam SD, itui belum selesai dievaluasi oleh pokja pada situs www.lpse.munabaratkab.go.id, namun terdapat hasil pelaksanaan pekerjaan, selesai," Ungkapnya.

Begitu juga pada perusahaan CV Ghaniyu Qootahu Mandiri (GQM) memiliki paket proyek pembangunan gedung sekolah dasar ruang guru beserta perabotnya pada SDN 7 Tiworo Utara Rp 243 juta, pembangunan Jembatan Waturempe 2 dengan anggaran Rp 1,7 miliar, pembangunan jalan lingkungan 1 dan 2 Desa Walelei Rp 1,3 miliar, pelebaran ruas jalan Wapae-Mekar Jaya Rp 2 miliar.

" Empat paket proyek yang di kerjakan oleh CV GQM ini, kami duga dibekingi oleh FQ (Pokja), Katanya.

Mengetahui kunjungan KPK di Mubar, AMLM yang melakukan aksi demonstrasi di depan kantor ULP yang bersebelahan dengan Kantor Bupati Mubar, meminta kepada lembaga anti rasua itu untuk memeriksa Kabag ULP dan keempat pokjanya yang diduga telah memanipulasi, membekingi dan memenangkan tender sejumlah proyek kepada dua perusahaan itu.

Tidak hanya pada KPK, namun organisasi gabungan masyarakat dan Mahasiswa Laworo itu juga, meminta kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Muna untuk segera melakukan pemanggilan dan memeriksa para panitia atau pokja yang ada di ULP Mubar.

Untuk diketahui kehadiran KPK di Mubar dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi rencana aksi pemberantasan Korupsi terintegrasi kepada Pemkab Mubar.***

Penulis: Zainal Arifin

Baca Juga