Opini

Demokrasi Solusi Hakiki, Hanya Mimpi

Akuratnews.com - Pandemi virus covid-19 yang terjadi diseluruh dunia, banyak menyiratkan hikmah mendalam. Khususnya bagi negara tercinta kita Indonesia, serta kaitannya dengan arah perkembangan demokerasi bangsa ini. Beberapa Ahli menilai bahwa indeks perkembangan demokerasi di Indonesia mengalami peningkatan sekalipun diwarnai dengan turunnya kebebasan sipil.

Namun, ada juga yang menilai bahwa arah perkembangan demokerasi Indonesia justru ada pada kondisi post- democrasy. Sebagaimana artikel yang ditulis oleh Prof. Dr. Firman Noor di laman politik.lipi.go.id, mengungkapkan bahwa alam demokrasi di Indonesia mengindikadikan beberapa kecenderungan inti post-democracy. Inilah yang menyebabkan secara substansi demokrasi kita menjadi elitis dan dikangkangi oleh kekuatan oligarki yang sulit ditandingi. Ini terjadi baik pada level nasional maupun lokal. Dengan kondisi demikian, munculah sebuah demokrasi tanpa demos.

Fenomena ini bukan hanya terjadi pada saat ini, namun telah memiliki gejala-gejala sejak awal reformasi. Tercermin dari berbagai istilah yang diberikan oleh beberapa pemerhati politik Indonesia, seperti “Delegative Democracy” (Slatter 2004), “Patrimonial Democracy” (Weber 2006), “Patronage Democracy” (Klinken 2009), “Political Cartel” (Ambardi 2009), “Clientelism” (Aspinal dan Berenschot 2019; Rahmawati 2018), dan “Oligarchy” (Bunte and Ufen 2009, Hadiz and Robison 2004, Winters, 2011).

Apalagi saat pandemi seperti saat ini, yang membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat, keberadaan demokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan yang telah diadopsi negeri ini sejak lama dipertanyakan kemampuannya untuk menyelesaikan persoalan bangsa. Serta pengaruhnya terhadap kinerja para paratur negara yang selama ini selalu bekerja mengatasnamakan rakyat, sesuai dengan prinsip demokrasi, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Menelisik lebih dalam terhadap kinerja pemerintah dan wakil rakyat dalam menangani persoalan yang tengah dihadapi bangsa memang bukan persoalan yang mudah. Karena selama ini pemerintah dan wakik rakyat seolah selalu berada bersama rakyat dan bekerja demi kepentingan rakyat. Kebijakaan yang diambil kerap dipoles dan dimanipulasi seperti sejalan dengan suara rakyat.

Jejak Parlemen yang menuai kritik muncul ketika DPR merencanakan melakukan tes cepat COVID-19 terhadap anggota DPR dan keluarganya dengan alasan baru saja menjalani reses dari daerah pemilihan. Rencana tersebut terang mendapat penolakan dari masyarakat, baik melalui media sosial maupun aksi menggalang dukungan dengan membuat petisi. Apa yang direncanakan DPR tersebut seperti menunjukkan ketidakpekaannya karena rakyat kebanyakan masih tidak mudah mengakses tes cepat tersebut.

Kritik lain adalah ketika DPR melanjutkan pembahasan terhadap sejumlah RUU kontroversial di tengah suasana pandemi. Desakan publik agar di masa pandemi tidak membahas RUU yang kontroversial, tidak menjadi penghalang DPR melanjutkan pembahasan. Pada 2 April 2020, Rapat Paripurna DPR menyerahkan pembahasan RUU Cipta Kerja yang dibentuk dengan metode omnibus law kepada Badan Legislasi dan juga menyetujui pembahasan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan RUU Pemasyarakatan ke tingkat II atau rapat paripurna.

Pembahasan rancangan undang-undang yang menuai polemik semestinya memerlukan partisipasi publik yang luas dan hal ini tidak mudah mengingat situasi pandemi. Melanjutkan pembahasan seperti itu bukan tidak mungkin bisa memunculkan persepsi minor terhadap citra parlemen. Wakil rakyat yang duduk di parlemen bisa dianggap tidak cukup menempatkan suara rakyat, konstituen mereka, terutama yang berkaitan dengan persoalan pandemi sebagai basis aktivitasnya.

Merujuk jajak pendapat Litbang Kompas yang dirilis 20 April 2020, pembahasan sejumlah rancangan undang-undang kontroversial tersebut bisa menimbulkan dampak buruk bagi citra parlemen. Disebutkan 78,4 persen responden menilai DPR tidak peka terhadap kondisi masyarakat saat ini jika tetap membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang di atas.

Sebagian besar responden (84,8 persen) juga setuju bahwa DPR sebaiknya fokus pada kontrol kinerja pemerintah dalam penanganan COVID-19. Untuk itu, meminjam apa yang disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir, “di tengah kesulitan rakyat, ditambah lagi petugas medis, menghadapi COVID-19, sesungguhnya ujian kenegarawanan dan sensitivitas elite politik di DPR sangat diuji.

Setali tiga uang dengan wakil rakyat, pemerintah pun ikut santai dalam menanggulangi pandemi virus covid-19, bahkan Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Melalui akun resmi media sosialnya pada Kamis (7/5/2020), Jokowi meminta agar masyarakat untuk bisa berdamai dengan Covid-19 hingga vaksin virus tersebut ditemukan. Jokowi menyadari perang melawan virus yang telah menjadi pandemi dunia itu harus diikuti dengan roda perekonomian yang berjalan. (cnnindonesia.com 9/05).

Dari awal pemerintah dan wakil rakyat memang terkesan tidak serius dalam mencegah dan menanggulangi pandemi. Inkonsisten adalah hal yang melekat pada rezim demokrasi. Pernyataannya yang berubah-ubah dan implementasinya yang jauh panggang dari api, seolah menyatu dengan buruknya kinerja. Jabatan ibarat singgasana tempat berkuasanya seorang raja. Karakter ruwaibidhah yang melekat pada tabiat penguasa, melahirkan kebijakan yang tak pernah menyelesaikan permasalahan. Semua itu semakin menguatkan keyakinan rakyat bahwa penguasa semakin tidak berpihak kepada rakyat.

Adapun sistem pemerintahan islam yang shohih, akan betul-betul tulus memihak kepada rakyat. Sistem ini akan memberlakukan kepada kaum Muslim di dunia, konstitusi yang penuh rahmat. Sebuah konstitusi yang digali dari sumber yang agung dan mulia, yakni al-Quran dan as-Sunnah.

Dalam Islam, hubungan pemerintah dengan rakyat adalah hubungan pengurusan dan tanggung jawab. Negara bertanggung jawab penuh dalam memelihara urusan rakyatnya. Rasulullah saw. bersabda:

اَلْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
Imam (Khalifah) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus (HR al-Bukhari dan Muslim).

Begitupun dengan kebijakan politiknya, semata adalah untuk mengurus kepentingan rakyat berdasarkan syariah. Pemimpin negara ( Khalifah) bersama struktur dan ‘kabinetnya’ akan menjadi pelayan rakyat. Apalagi ketika terjadi wabah atau pandemi, dalam Islam pemimpin harus benar-benar berupaya sekuat tenaga mencurahkan segala potensi yang ada. Tampilnya seorang memimpin dalam ikthiar penyelesaian wabah merupakan bagian dari amanah Allah SWT yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Tentu saja ini jauh berbeda dengan politik dalam sistem demokrasi yang justru melahirkan banyak kekacauan. Faktanya, DPR sebagai lembaga wakil rakyat justru banyak memproduksi undang-undang yang tidak memihak pada rakyat, namun lebih memihak para pemilik modal padahal negara tengah dilanda pandemi.

Jadi satu-satunya harapan masa depan adalah tegaknya negara yang belandaskan sistem Islam yang akan mengatur dunia berdasarkan hukum syariah. Sebuah sistem hukum yang akan membawa rahmat dan kesejahteraan bagi dunia. Karena itu perjuangan untuk menegakkan syariah secara kâffah harus dapat pula dibaca sebagai perjuangan mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi masyarakat dunia. Pada akhirnya, berharap demokrasi menjadi solusi, hanyalah mimpi.

Wallohua'lam

Penulis: Lilis Suryani

Baca Juga