Dengar Replik JPU, Kuasa Hukum MSAT Sebut Kasus Kliennya Cenderung Dipaksakan

AKURATNEWS - Usai mendengarkan eksepsi (keberatan atas dakwaan) yang diajukan oleh kuasa hukum Moch Subechi Azal Tzani (MSAT) pada Senin (25/7/22) pekan lalu, kini giliran Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur memberikan tanggapan (replik).

Pada sidang yang masih digelar secara online dan tertutup ini, enam orang JPU menjawab beberapa  hal yang dianggap sangat penting, yang menjadi keberatan pihak terdakwa.

Hal pertama yang dijawab oleh Jaksa Tengku Firdaus adalah terkait kompetensi relatif, yakni kewenangan PN Surabaya untuk mengadili perkara ini. Tengku Firdaus berpendapat, bahwa pemindahan tempat persidangan itu berdasarkan kondisifitas dan keamanan di Jombang, dan hal itu sesuai dengan pasal 5 Mahkamah Agung.

“ Hal itu sesuai dengan rapat forkopimda Jombang juga merekomendasikan pemindahan lokasi sidang yang kemudian kami teruskan ke Mahkamah Agung,” ungkapnya, saat ditemui usai sidang.

Untuk keberatan kedua lanjut Tengku, terkait tidak cermat dan tidak lengkap dakwaan sebagaimana yang dibicarakan di pasal 3 ayat 2 KUHAP, dimana tim penasehat hukum terdakwa berdalih bahwa tidak ada uraian terkait kekerasan dan ancaman kekerasan.

“ Terkait keberatan kedua, itu sudah masuk pokok materi perkara begitupun keberatan ketiga juga hampir sama yakni dakwaan tidak lengkap karena beberapa kutipan kata-kata dalam surat dakwaan yang ditafsir oleh penasehat hukum,” terangnya.

Sementara itu, Riyadi Slamet, selaku kuasa hukum MSAT mengungkapkan, pihaknya menghormati jawaban JPU atas eksepsi yang diajukan tim kuasa hukum Terdakwa. Meski demikian, pihaknya meyakini bahwa secara materi, dia merasakan sebenarnya  hal yang berat untuk melanjutkan kasus ini ke pengadilan. Namun karena desakan luar maka ada kecenderungan perkara ini dipaksakan.

“ Seandainya JPU mau membuka fakta betapa kasus ini tiga kali bolak balik P19 secara surat resmi dan tiga kali secara pertemuan lisan dengan penyidik kasus ini sudah berakhir dengan SP3. Sebab kan menjadi fakta petunjuk JPU tidak mampu dipenuhi penyidik. Sayang fakta ini tidak jujur diungkapkan JPU dan terkesan ditutup tutupi dengan argumentasi hukum lainnya,” ungkapnya.

“ Kita lihat saja nanti Majelis Hakim bersikap bagaimana terhadap hal ini, dan kita berharap agar eksepsi yang dikabulakn agar semua berjalan jujur dan terbuka, tanpa ada rekayasa,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, anggota tim kuasa hukum yang lain, Dion Leonardo mengungkan, persidangan yang digelaf di ruang candra tadi sempat diskors, kqrena adanyq gangguqn teknis. Hal itu, semakin memperkuat alasan pihak terdakwa untuk meminta sidang secara offline.

“ Jadi sidang online seperti ini kurang jelas bagi kita karena mungkin teknologi karena ada sinyal yang kurang maka dari itu kita minta sidangnya digelar offline untuk menghadirkan terdakwa,” pintanya.

Penulis:

Baca Juga