Gonjang-ganjing Revisi UU KPK

Dewan Pengawas Bantu Cegah Potensi Penyalahgunaan Kekuasaan

Jakarta, Akuratnews.com - Langkah DPR yang telah mengesahkan perubahan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipandang sebagai sebuah bentuk evaluasi penyempurnaan fungsi dan kelembagaan KPK.

"KPK yang dibentuk sebagai lembaga independen harus dipertegas dalam kedudukan dibawah lembaga eksekutif yang cara sistem bekerjanya harus independen dalam melakukan fungsi penyidikan dan penuntutan sehingga tidak dapat diintervensi lembaga kekuasaan manapun," ujar pakar hukum, Muhammad Rullyandi di Jakarta, Selasa (10/9).

Sejalan dengan hal tersebut, doktor yang pernah menjadi saksi ahli kubu Jokowi-Maruf Amin dalam sidang gugatan pilpres di Mahkamah Konstitusi itu menjelaskan, koordinasi dan supervisi harus dikedepankan baik terhadap instansi terkait maupun sesama instansi penegak hukum dalam upaya pencegahan dan sinergitas penindakan sehingga tercipta harmonisasi dalam upaya pemberantasan korupsi.

Terkait adanya usulan terhadap dewan pengawas yang dibentuk guna memberikan pengawasan penyadapan dilihatnya sebagai suatu langkah pencegahan dan mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan. Sehingga prinsip negara hukum lewat adanya pembatasan kekuasaan dapat diwujudkan dalam semangat pemberantasan korupsi.

"Usulan lain dalam penyempurnaan yang patut diapresiasi adalah menambah kewenangan KPK dalam penghentian penyidikan sehingga dengan adanya putusan pengadilan yang tidak sejalan dengan hasil proses penyidikan dan pembuktian di KPK menguatkan urgensi kewenangan penghentian penyidikan demi kepastian hukum," ucapnya.

Pada prinsipnya, Rullyandi menyebut, tidak ada organ kekuasaan negara yang tidak bisa diawasi dan wewenang atribusi KPK hanya bisa dibatasi secara konstitusional oleh pembentuk undang-undang.

Penulis: Rianz
Editor: Redaksi

Baca Juga