Opini

Dewan Rakyat Papua, Jalan Mengawal Hak-hak Dasar Rakyat Papua

Charles Imbir. (Foto istimewa)

Jakarta, Akuratnews.com - Situasi di Tanah Papua memanas dan membara di Tengah perayaan Hut kemerdekaan Indonesia ke 74 tahun. Harusnya kemerdekaan Indonesia di rayakan dengan penuh damai dan suka cita. Nyatanya yang terjadi di Tanah papua adalah kemarahan rakyat Papua akibat dari perkataan bentuk rasisme yang di mulai dari kota Surabaya, Malang di Jawa Timur serta kota Semarang Jawa Tengah.

Rasisme sendiri merupakan bentuk dari penjajahan yang tidak terselesaikan sejak indonesia merdeka. Hal itu bisa disaksikan nyata pada tahun 1998 ketika angin reformasi dan terjadi reformasi di mana terjadi kemarahan rakyat yang memojokan saudara-saudari kita beretnis cina, hingga Sambas-Madura.

Rasisme yang terjadi bagi rakyat papua sering dan selalu terjadi karna proses kebangsaan kita tidak tuntas walaupun secara negara indonesia tuntas secara teritori.

Gejolak Papua adalah akumulasi dari berbagai sendi kehidupan rakyat Papua dan negara indonesia yang tidak tuntas, bahkan saling mencurigai hingga saling tidak percaya, baik dari segi politik maupun ekosob.

Sejak papua bergabung ke Indonesia tahun 1969 melalui pepera hingga saat ini 2019, tuntutan merdeka dan atau referendum terus bergema demikian juga seruan NKRI harga mati tetap ada.

Tuntutan rakyat Papua di era reformasi dan demokrasi negara hari ini sesungguhnya adalah dinamika politik yang biasa dan harusnya di sikapi dengan bijak sehingga tidak menimbulkan kerugian kerugian kemanusiaan, korban korban sipil yang harusnya tidak terjadi karena sebuah kewilayahan. Negara tidak perlu menurunkan kekuatan militer untuk menghadapi rakyat sipil yang mengekpresikan tuntutannya.

Negara seharusnya mampu membuka ruang ruang dialog antara kelompok kelompok rakyat yang bertikai. secara politik kelompok papua yang menuntut merdeka dan atau referendum adalah kelompok yang di wakili ULMWP atau United Liberation Movemend West Papua dan kelompok NKRI harga mati adalah Barisan Merah Putih (BMP).

Kelompok kelompok ini seharusnya bisa di ajak negara untuk melakukan dialog guna menjamin hak-hak sipil rakyat Papua dalam konteks demokratik dan politik agar tercipta kemanusiaan yang adil dan beradab.

Negarapun bisa mengajak dialog Gubernur, Bupati Walikota, DPRD/b, MRP/b, DPRD kota/kabupaten dalam konteks pembangunan. Negara pun bisa mengajak dialog Dewan Adat Papua guna membahas hak-hak dasar rakyat Papua.

Ketiga komponen kelompok dialog di atas baik politik, pembangunan ( ekosob), dan hak hak dasar ( ekosob) kesemuanya adalah anak anak adat atau masyarakat adat papua yang memiliki hak yang sama di atas negeri leluhur mereka Tanah Papua jauh sebelum negara negara bangsa terbentuk termasuk indonesia.

Masyarakat adat Papua jauh sebelumnya juga telah memiliki struktur dan mekanisme organisasi, kepemimpinan, musyawarah hingga pengambilan keputusan secara adat dalam menyikapi dinamika kehidupannya. Namun hari ini sendi sendi kehidupan masyarakat adat papua itu di cabut dan di ganti dengan mekanisme baru yakni mekanisme negara yang tidak cocok dengan kebudayaannya bahkan menjadi liberalistik, kapitalistik hingga imprealistik.

Musyawarah adat merupakan bagian dari kebudayaan yang sudah ada dan lahir dari rakyat papua sendiri. Maka jelaslah untuk dialog politik negara boleh mengundang ulmwp dan bmp untuk berdialog.

Bagian pembangunan dan hak-hak dasar rakyat papua tentang ekosob negara perlu mendorong dan mengakui masyarakat adat papua untuk mengambil keputusan atas dirinya dan wilayahnya tentang investasi, tentang tanah, hutan , air dan segala sumber daya alamnya, termasuk pemimpinnya dalam pengelolahan sda dan sdm. Caranya adalah memberikan hak legislasi, anggaran dan pengawasan. Hak ini bisa dilakukan melalui pembentukan dewan rakyat papua.

Apa itu Dewan Rakyat Papua (DRP)??

Dewan Rakyat Papua (DRP) adalah perwakilan masyarakat adat melalui suku-sukunya di daerah untuk mengambil keputusan di daerah dalam DPRD maupun DPRD/b. Dewan Rakyat Papua dipilih dimusyawarakan dan di tetapkan oleh Dewan Adat Suku.

Mengapa Dewan Rakyat Papua penting? karena dewan rakyat papua dipilih, dimusyawarahkan dan diputuskan lewat dewan adat suku. Dimana dewan adat suku memiliki otoritas penuh atas wilayah adat suku, tatanan kebudayaan, tatanan ekonomi,tatanan hukum adat. Memiliki hak atas Tanah, air, hutan dan segala sumber daya alam di wilayah suku. Maka semua investasi dan pembangunan pemerintah harus mendapat persetujuan dari Dewan Rakyat Papua.

Mengapa Dewan Rakyat Papua penting? karena akan mengawal semua hak-hak dasar rakyat papua mulai dari sukunya, sekaligus memotong mata rantai liberalisasisme, kapitalisasisme, dan imperialisasisme.

Rakyat Papua harus berdaulat di atas Tanah leluhurnya melalui Dewan Rakyat Papua. (*)

*Penulis Charles Imbir adalah Deklarator DRP dan Calon Bupati Raja Ampat periode 2020-2025. (*)

Penulis: .....
Editor:......

Baca Juga