Buntut Panjang Kisruh TVRI

Dewas Kaget Ada Tagihan 27 Miliar Dari Mola TV

Jakarta, Akuratnews.com- Buntut panjang dari  kisruh TVRI, sampai juga ke ranah hukum. Dalam permasalahan ini pihak Dewan Pengawas (Dewas) telah menunjuk tim pengacara, Partahi Sihombing dan Dwiheri Sulistiawan sebagai kuasa hukum.

Dari pihak Helmy Yahya yang diberhentikan dari jabatannya sebagai Direktur Utama LPP TVRI pada 16 Januari 2019 dikabarkan akan melayangkan surat gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sulistiawan mengatakan, pada saat keluar surat keputusan secara  definitif pada 16 Januari 2020, maka pada saat itu pula jabatan Helmy Yahya sebagai Direktur Utama TVRI  berhenti secara tetap. Namun segala sesuatu yang terjadi selama menjabat, masih harus dipertanggungjawabkan.

" Jadi sejak keluarnya surat keputusan secara definitf pada 16 Januari lalu, maka saat itu juga Helmy Yahya sudah tidak lagi menjabat Direktur Utama LPP-TVRI. Segala kewenangannya sudah tidak ada, ini ranah keputusan administrasi negara ya,", jelas Dwiheri Sulistiawan, saat ditemui di Lobby, Sheraton Hotel, Gandaria City. Jakarta Selatan, pada Selasa Sore (28/01/20).

Lebih lanjut Sulistiawan menambahkan, bahwa salah satu alasan mengapa Dewas memberhentikan Helmy Yahya, yaitu  terkait dengan masalah keuangan. Helmy Yahya dinilai tidak tertib dari sisi anggaran. Bukan karena Liga Inggris seperti yang santer diberitakan selama ini. Jadi, jangan dibenturkan seolah-olah Dewas tidak pro Liga Inggris. Ini salah besar. Yang Dewas tidak pro adalah penganggarannya.

“Saya jelaskan,   Dewas itu tidak ada masalah terhadap siaran  Liga Inggris. waktu dipromosikan ke Dewas  Liga Inggris itu  sifatnya barter, jadi nggak ada bayar membayar. Artinya, TVRI tidak mengeluarkan dana sepeserpun. Dewas pun menyatakan salut saat itu. " tambah Dwiheri.

Masih kata Dwiheri "  Tetapi apa yang terjadi?,Ternyata siaran itu berbayar. buktinya bahwa ternyata pada tanggal 16 November TVRI mendapat tagihan dari PT GMV Global  Media Visual yg membawahi mola tv sebesar 27 miliyar, tentu semua kaget. Lalu siapa yang mau bayar uang sebesar itu?, karena Dewas taunya siaran Liga Inggris itu barter. Nah belum lagi pada bulan Maret 2020 mendatang, akan ditagih lagi sebesar Rp 21 Miliar." tambah Dwiheri lagi.

Itu baru tagihan pertama dan kedua. Kalau ditotal tagihan untuk 3 musim Liga Inggris mencapai sekitar Rp120 Miliar. “Semuanya belum dibayar. Pertanyaannya? Ini mau dibayar pakai apa? Dan Darimana?” kata Sulistiawan mempertanyakan.

Pasalnya, penganggaran di TVRI untuk tahun 2020, sudah diputuskan pada tahun 2019. Demikian pula, penganggaran untuk tahun 2021 sudah diputuskan pada tahun 2020. Setiap penganggaran tersebut harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

“Sekali lagi, Dewas tidak pernah memberikan persetujuan. Dewas hanya diberitahu. Inilah yang sedang kami kaji. Apakah ini masuk pidana umum ataukah pidana korupsi. Semua sedang kami persiapkan, tunggu saja” pinta Sulistiawan.

Terkait tagihan sebesar Rp 120 Miliar yang harus dibayarkan TVRI kepada PT GMV untuk penayangan Liga Inggris selama 3 musim, menurut Partahi Sihombing, menjadi tanggung jawab pribadi Helmy Yahya, karena telah melakukan kerja sama tanpa persetujuan Dewas TVRI.

“Memang Helmy Yahya sebagai direktur utama, tapi yang namanya kerja sama dengan pihak lain, termasuk untuk PT GMV, seharusnya wajib dapat persetujuan dari Dewas. Karena tidak ada persetujuan, maka hutang itu menjadi tanggung jawab Helmi Yahya,” pungkas Partahi Sihombing.

Penulis: Irish
Editor:Redaksi
Photographer:Irish

Baca Juga