Di Sidang Pra Peradilan Ini, Pemohon Sebut Nama Presiden Jokowi dan Wakil Rakyat

AKURATNEWS – Kembali, sidang pra peradilan atas penetapan tersangka yang diduga tidak sah oleh Polresta Tangerang kembali digelar di PN Tangerang, Selasa (22/12) dengan agenda Replik pemohon yang diwakili LQ Indonesia Lawfirm.

Advokat Alfan Sari dari LQ Indonesia Lawfirm membacakan replik dari jawaban termohon yang berisi pengakuan secara implisit bahwa Termohon tahu adanya pasal 109 KUHAP mengenai kewajiban untuk memberikan SPDP dalam 7 hari karena merupakan hak konstitusi dan HAM dari Para Terlapor, namun tidak diberikan karena oknum Penyidik merasa tidak ada sanksi dan akibat hukumnya.

Alfan menyayangkan tindakan dan niat ini, apakah harus ada sanksi dulu baru pihak kepolisian akan mengikuti aturan hukum acara pidana/ hukum formiil.

“Jika seperti itu, tolong dengar wahai Presiden Jokowi dan wakil rakyat, tolong dibuat revisi Undang-undang agar pelanggaran pelaksanaan hukum pidana oleh aparat penegak hukum agar ada sanksinya supaya bisa ditaati aparat penegak hukum yang menegakan proses hukum,” ujar Alfan.

Para pemohon, TS dan M menyayangkan tindakan penyidik yang diduga secara sengaja berulang kali beritikad kurang baik.

“Untung saya telepon dan berikan kuasa kepada Tim LQ Indonesia Lawfirm,” ucapnya.

Terkait hal ini, Kabid media dan humas LQ Indonesia mengatakan, hal itu bukan berarti pihaknya melawan institusi Polri.

“Perjuangan kami membersihkan institusi Polri dari oknum yang melanggar HAM,” ujar Sugi.

Penulis: Rianz
Editor: Redaksi

Baca Juga