Di Tengah Pandemi, BPJS Ketenagakerjaan Didorong Tingkatkan Kepesertaan dan Pelayanan

AKURATNEWS - Tak hanya tenaga kerja non aparatur sipil negara (non ASN), BPJS Ketenagakerjaan didorong terus meningkatkan kepesertaan dan pelayanan kepada pekerja formal dan informal.

Harapan itu muncul dalam diskusi bertajuk 'Implementasi Inpres No. 2 Tahun 2021 dan Program BPJS Ketenagakerjaan dalam Pelayanan Kepesertaan yang Responsif, Cepat, Efektif dan Berkeadilan secara daring dan luring di Jakarta, Kamis (9/9).

Acara yang dibuka Wagub DKI Jakarta, Ariza Patria ini menampilkan pembicara utama Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Hery Susanto, Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta Eko Nugriyanto, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta Andri Yansyah, anggota DPRD DKI Jakarta Syarif, asisten KU VI ORI M Sobirin, aktivis buruh Jusuf Rizal dan pengamat kebijakan publik dan wartawan senior, Yusuf M Said.

Ariza Patria dalam sambutannya mengatakan Pemprov DKI menyambut baik Inpres No 2/2021 tersebut sebab sektor ketenagakerjaan DKI Jakarta menjadi magnet bagi warga Jakarta dan Provinsi lainnya untuk mencari pekerjaan.

“Data statistik ketenagakerjaan Propinsi DKI Jakarta 2019 jumlah angkatan kerja sebanyak 5.157.878 orang dan yang bekerja sebanyak 4.836.977 orang. Terbitnya Inpres ini dengan tujuan memastikan implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan dengan optimal dalam rangka melindungi seluruh pekerja di Indonesia. Pemprov DKI sebagai salah satu unsur yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam program ini, siap melaksanakan Instruksi Presiden tersebut,” katanya.

Depdir BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta, Eko Nugriyanto mencontohkan, di Jawa Barat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sudah meluas tidak hanya untuk pekerja swasta dan non ASN tetapi juga sudah menyasar pada pekerja informal.

"Misalnya guru ngaji, pengurus gereja, marebot masjid mendapat subsidi dari APBD. Iuran mereka ditanggung pemerintah daerah," jelas  Eko.

Ia pun berharap perluasan kepesertaan yang diamanatkan Inpres No 2 Tahun 2021 yang memberi kesempatan kepada pekerja formal dan informal untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat diterapkan di DKI Jakarta.

Dijelaskan Eko, setelah keluarnya Inpres No 2 Tahun 2021 performa BPJS Ketenagakerjaan sekarang dinilai tidak berdasarkan rugi dan laba.

"BPJS Ketenagakerjaan kini melindungi seluruh pekerja yang berkarya untuk bangsa ini. Iuran 100 persen menjadi manfaat untuk pekerjaan ketika ada risiko," ujar Eko.

Tugas ini, sambung Eko, tentu sangat berat, karena itu secara moral butuh dukungan masyarakat yang harus mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Karena ini ejawantah dari hak asasi manusia yang memilih untuk berkarya, memilih bekerja juga memilih untuk memiliki risiko," katanya.

Anggota DPRD DKI Jakarta, Syarief mengamini keinginan dan harapan BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta untuk memperluas kepesertaan dari kalangan pekerja formal dan informal yang disebutkan sekira 1 juta orang yang disebutkan Eko senilai Rp200 miliar.

"Bagi DKI Jakarta uang sebesar itu tidak sulit. Dana Bansos saja sudah Rp 1,2 triliun," selorohnya.

Dilanjutkan politikus Gerindra ini, untuk 2022, dana tidak bisa dianggarkan. Ini karena APBD sudah diteken Mendagri.

Namun Syarief mengusulkan bila tetap ingin mendapatkan anggaran untuk 2022, BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta tinggal melobi Kemendagri untuk memasukkan anggaran kepesertaan tenaga kerja khususnya yang informal.

"Kalau dilobi kemungkinan bisa. Ini lobi tingkat tinggi. Nanti masuknya bisa ke dalam dana bansos atau diambil dari pos lain. Kalau bisa Rp100 miliar dulu jangan sekaligus," ujarnya.

Sementara Yusuf M Said menyebut keputusan Presiden Jokowi mengeluarkan Inpres No 2/2021 sudah tepat..Jurnalis senior itu menyebut Jokowi sangat berempati kepada warganya khususnya kepada pekerja formal dan juga tenaga kerja informal.

Hery Susanto dalam pemaparan kuncinya menyatakan tekanan kepada BPJS Ketenagakerjaan memang sangat berat akibat pandemi Covid-19 ini.

"Tekanan akibat pandemi berdampak pada melemahnya roda perekonomian nasional. Dalam pandemi ini sungguh banyak tekanan karena banyak PHK dan karyawan yang dirumahkan. Satu-satunya bekal mereka adalah jaminan hari tua. (JHT). Banyak yang ingin narik JHT," ujar Hery.

"Masa pandemi ini pekerja dan pemberi kerja susah membayar iuran. Ini ada dampaknya pada BPJS," tambahnya.

Inpres No 2 Tahun 2021 juga disebut Hery sudah sesuai, karena dengan kebijakan dan kewenangannya itu mengerahkan 26 kementerian dan lembaga untuk melakukan tugas dan fungsi untuk optimalisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan. Bebannya dimasukkan ke APBN dan atau APBD.

"Melalui Inpres ini, BPJS Ketenagakerjaan yang awalnya itu didominasi modal dari pekerja dan pemberi kerja kini diguyur APBN dan atau APBD," kata Hery seraya menambahkan jika persoalannya saat ini adalah implementasi dari Inpres No. 2 Tahun 2021

Penulis: Rianz
Editor: Redaksi

Baca Juga