Konspirasi Global

Di Tepian Jalan, Indonesia Dikendalikan Asing & Politikus Busuk yang Merusak NKRI

Foto ilustrasi.

Jakarta, Akuratnews.com – Ketika Prabowo Subianto menyatakan Indonesia diprediksi akan bubar pada Tahun 2030, Publik terhenyak, benarkah semudah itu Indonesia akan bubar? Meski dicuplik dari buku Ghost Fleet yang mensarikan prediksi insting intelijen, namun tak urung, pernyataan Prabowo membawa kekhawatiran yang tertera jelas.

Kisruh politik dan gambaran negeri ini dapat bubar sewaktu-waktu juga pernah diungkap Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmatyo saat masih menjabat. Dia kerap kali memberikan pernyataan mengenai bahayanya proxy war. Perang tanpa bentuk, tak jelas siapa kawan maupun lawan.

“Melalui perang proxy, tidak dapat dikenali dengan jelas siapa kawan dan siapa lawan karena musuh mengendalikan dari jauh,” Ujar Gatot beberapa waktu lalu.

Jenderal Gatot Nurmantyo juga pernah menyatakan Indonesia saat ini telah dirusak para politikus yang dikendalikan negara asing. Para politikus tersebut telah menodai semangat nasionalisme di Indonesia.

Pernyataan itu dia gambarkan saat menyikapi perkembangan situasi nasional dalam pergerakan politik kotor dan masuknya berbagai pengaruh kolonial telah membuat Jenderal Besar ini berang, pasalnya, kisruh dan rusaknya politik, sosial, dan ekonomi nasional lebih banyak diakibatkan oleh politikus-politikus bejat dan busuk yang dikendalikan oleh kepentingan Asing untuk menguasai aset Nasional bangsa Indonesia.

Saat itu, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menganggap ancaman politisi dari dalam negeri jauh lebih berbahaya dari pada ancaman langsung dari negara asing. Dikatakannya orang atau para politikus dapat merusak tatanan negara dari dalam dan itulah yang dimanfaatkan pihak asing. Mereka mengendalikan orang-orang penting di negara ini untuk merusak Indonesia.

Jenderal Gatot juga mengungkap banyaknya bentrok di Tanah Air di kalangan pelajar hingga mahasiswa terjadi juga seolah sengaja diciptakan. Media Sosial adalah cara efektif menyebar perpecahan. dari Gang antar gang, daerah ke daerah hingga sentimen Suku dan Agama.

“Pertikaian antar kelompok yang terjadi di Indonesia sengaja diciptakan dan didesain oleh aktor dalam negeri yang dikendalikan oleh negara lain,” jelasnya. Dia juga menegaskan banyaknya politikus-politikus busuk dan pengkhianat yang bekerja untuk asing, menjadi jalan mulus perkembangan proxy war di Indonesia.

Sebagai solusinya, Panglima TNI mengatakan agar semua komponen perlu “back to basic”. Memahami bahwa cinta dan kepedulian terhadap kepentingan negara harus menjadi kepentingan tertinggi di atas segala-galanya.

Bukan rahasia lagi jika penetrasi Pengusaha Cina kian masif memiliki tanah di Indonesia. Bahkan kabar yang beredar menyebutkan lebih dari sebagian tanah di Indonesia sudah menjadi milik asing.

Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (GEPRINDO), Bastian P. Simanjuntak pernah menyatakan adanya banyaknya mental pengusaha kapitalis yang tak nasionalis dan menghambakan diri pada Asing di Indonesia. Bastian bahkan menegaskan, mental pengusaha kapitalis itu harus enyah dari Indonesia.

Bastian mengatakan, kita membuka diri bekerjasama dengan Asing manapun, akan tetapi bukan patuh dan menjadi budak Asing. “Sikap terbuka kita pada Asing telah salah kaprah, keleluasaan Asing memiliki properti di Indonesia sangat mengancam penduduk asli Indonesia yang secara ekonomi belum mampu membeli rumah sendiri,” ujar dia.

Sementara itu, Mardani Ali Sera kepada kantor media nasional, menyoroti langsung Perpres tenaga Kerja Asing yang membuat kemudahan bagi para Pekerja Asing mengais rezeki di Indonesia.

“Jika pengangguran melimpah, tapi pekerja asing terus menyerbu, apakah Pemerintah tidak melanggar Konstitusi? Saat ini jumlah buruh impor 126 ribu. Lapangan kerja sebesar itu bagus untuk orang Indonesia,” kata Mardani Ali Sera, saat mengomentari judul berita di salah satu media: ‘Jumlah Tenaga Kerja Asing Membludak, Mayoritas dari Cina, Rabu, 7 Maret 2018, belum lama ini di akun Twitter pribadi miliknya.

Jika Permudah Tenaga Kerja Asing, padahal menurut Mardani pengangguran banyak. “Selain langgar UU tenaga kerja/konstitusi, hakikatnya melanggar prinsip Nawacita dalam pengentasan pengangguran dan kemiskinan. Pada Poin 5: Program Indonesia Kerja dan Poin 6: Meningkatkan produktivitas rakyat.”

Harusnya, lanjut Mardani, jika investasi meningkat, maka pertumbuhan ekonomi juga meningkat. “Jika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka harus diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja lokal sehingga tidak ada lagi warga Indonesia yang menganggur. Investasi tapi buruhnya juga import. Duh.” Tandasnya.

Agaknya Indonesia berada di tepian jalan, dikendalikan politikus busuk yang dikendalikan Asing, sementara para asing dan aseng sudah mengambil jalan yang harusnya di lewati bangsa Indonesia. Anak-anak negeri ini kini menjadi penonton di negeri Sendiri, tak berdaya..hanya bisa mengelus dada.. “waspadalah,” Katanya. (*)

Penulis:

Baca Juga