Diancam Dipecat Dari Demokrat, Umaya Latif: KLB Tidak Diharamkan dan Sesuai AD/ART Partai

(Kanan) Wa Ode Umaya Latif bersama tiga kader Demokrat Muna. FOTO: Anra.
(Kanan) Wa Ode Umaya Latif bersama tiga kader Demokrat Muna. FOTO: Anra.

Muna, Akuratnews.com - Nekad mengikuti Kongres Luar Biasa (KLB) empat kader DPC Partai Demokrat Kabupaten Muna terancam dipecat. Keempatnya adalah, Wa Ode Umaya Latif, Ester Dalame, Armin Kaimudin dan La Piyata.

Mereka dianggap telah membelot, sebab telah terlibat langsung dalam kongres untuk memilih Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai berlambang Bintang Mercy itu, yang digelar di The Hill Hotel n Resort, Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), pada 5-7 Maret 2021.

Dikatakan Umaya Latif, dirinya selaku Bendahara DPC Demokrat Muna beserta tiga rekannya merasa tidak ada yang salah dan bahkan tak gentar dengan ancaman yang dilontarkan Sekretaris DPC Demokrat Muna Awal Jaya Bolombo (AJB) di salah satu media online lokal belum lama ini.

Pasalnya, KLB menurut mereka bukan merupakan sesuatu yang diharamkan dan KLB telah diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai serta Undang-Undang (UU Parpol) nomor 2 tahun 2008 yang dirubah dg UU Parpol no.2 tahun 2011 juga meletakkan kedaulatan dan hak suara dan bicara ditangan anggota Partai Politik.

Lanjut Maya mengatakan, pasca KLB Sumut digelar, petinggi-petinggi DPP Demokrat menggelar Konpers dan itu terungkap beberapa gejanggalan.

Pertama, AD/ART tahun 2020, tidak dibahas di Kongres dan dibuat diluar kongres tanpa sepengetahuan peserta kongres. Hal itu ramai dibicarakan teman- teman peserta kongres.

Kemudian, pengelolaan partai semena- mena, terjadi pungutan dan tidak ada laporan pertanggung jawaban dan laporan penggunaan keuangan dlm kongres.

Terjadi pemecatan tanpa mekanisme partai, tanpa alasan yang jelas, tiba tiba langsung ada pemecetan. Ini bertentangan dengan AD/ART.

Kewenangan daerah diamputasi oleh DPP, misalnya, untuk menjadi pimpinan fraksi, pimpinan DPRD dan penentuan calon bupati/wali kota semua diatur DPP.

Dan pelaksanaan Mucab untuk memilih Ketua, dipilih oleh ketua-ketua DPAC secara Demokratis, tetapi di dalam AD/ART hasil kongres 2020, yang dipilih adalah 3 orang calon diusulkan ke DPP melalui DPD untuk ditetapkan 1 orang menjadi ketua.

^Ini kan membuka peluang pemilihan ketua secara transaksional dan tidak demokratis dan memunculkan ketua- ketua yang otoriter dan sangat mungkin untuk korup", ungkap Maya.

Dan Hasil KLB di Sumut berkomitmen mengembalikan Partai Demokrat yang demokratis, tegasnya.

"Sebagai kader saya, mendengar ada gagasan para penyelenggara KLB utk mengembalikan segala kewenangan daerah dengan melakukan perubahan AD/ART dan mengembalikan Partai Demokrat ke khittahnya sebagai partai modern, partai terbuka dan Demokratis saya harus ikut serta dalam kegiatan tersebut walaupun saya tidak punya hak suara tapi kan saya punya hak bicara. Apa salahnya ? Dimana pelanggarannya," kata Maya yang diamini tiga rekannya pada Konpers yang digelar di Kota Raha, Sabtu 13 Maret 2021.

Wanita berhijab itu menambahkan mengetahui adanya pemberitaan yang menyebutkan mereka bakal dipecat, DPP menyarankan keempatnya untuk segera menggelar Konpers.

"Kalau soal pecat-memecat, baiknya AJB tahan diri lah. Kita tunggu pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI. Jika Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang disahkan, kami siap mundur dari Demokrat. Tapi jika Pak Moeldoko yang disahkan, mari kita sama-sama besarkan Partai Demokrat. Pak Moeldoko tetap membuka ruang untuk semua kader Demokrat," pungkas Umaya Latif.

Penulis: Anra

Baca Juga