Menkopolhukam

Diantara Dialog, Tangkap Pengibar Bendera BK dan Drop Pasukan ke Papua

Aktivis Papua, Arkilaus Baho Yamakam (Foto: istimewa)

Jakarta, akuratnews.com - Khusus soal penanganan keamanan di bumi Papua dan Papua Barat, Aktivis Papua, Arkilaus Baho Yamakam mengatakan bahwa pola penanganan kamtibmas oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, perlu dikritisi.

Menurut Arkilaus gaya penanganan Menkopolhukam tangani Papua adalah ketika konflik pecah, solusinya militer diterjunkan, Penegakan hukum dan pembentukan tim bayangan.

"Dulu, ketika kasus Paniai berdarah menyeruak, Kementerian tersebut datang ke Papua lalu kumpul beberapa orang, dan dipromosikan sebagai wakil orang Papua. Kelompok tersebut diboyong sampai australia, di forum-forum yang bicara Papua, mereka dijadikan sebagai corong disana," papar Arkilaus kepada akuratnews.com, Senin (02/9/19).

"Sebelumnya juga dilakukan pengumpulan tokoh-tokoh OPM, Yoku dan kawan-kawan , mereka digiring sebagai corong menentang aspirasi OPM di luar negeri," tambahnya menceritakan.

Sekarang untuk menghadapi reaksi orang Papua menentang rasisme, kembali lagi direspon dengan pola yang sama.

"Beberapa orang Papua, eks menteri, dan legislatif Papua, politisi dan pemuda, dikumpulkan, lalu di opinikan sebagai tokoh macam-macam. Seolah-olah, dengan menonjolkan tim bayangan tersebut, rakyat Papua percaya dan selesai masalahnya," katanya.

Tangkap Pengibar Bendera BK Bukan Solusi Selesaikan Masalah

Sementara terkait bendera Bintang Kejora, Arkilaus mengatakan bahwa bendera tersebut dikibarkan bukan hanya di istana, hampir semua aksi demo protes yang dilakukan orang Papua melawan rasisme, di Papua maupun Papua barat.

Menurutnya, hal tersebut ekspresi bahwa harga diri orang Papua tidak bisa dilecehkan dengan sebutan monyet.

"Saya pikir, orang lagi marah atau jengkel karna disebut monyet, apalagi dilakukan oleh oknum aparat TNI berseragam, itu keterlaluan," ujarnya.

"Dan perlawanan terkait rasisme, mereka ekspresikan melalui berbagai cara. Ada yang bawa bendera bintang kejora, ada yang berakhir rusuh, ada yang mengakibatkan aparat TNI/POLRI dan sipil meninggal. Itu semua terjadi karena amarah semua orang Papua, bukan amarah segelintir orang," tambahnya memaparkan.

Lanjutnya, tangkap menangkap akibat kibarkan bendera tersebut tetap terjadi, bukan hanya sekarang, karena sebelumnya juga terjadi demikian.

"Jadi, penangkapan terkait pengibar bendera kejora di istana bukan hal baru, tapi siapa yang kibarkan tentu berurusan dengan pihak berwajib. Semacam mainan penegakan hukum yang diulang ulang, tak ada solusinya," ujarnya.

Seharusnya, katanya, pemerintah jangan reaktif dengan simbol simbol belaka, sebab simbol bukan solusi mensejahterakan rakyat Papua.

"Pemerintah seharusnya mengesampingkan nasionalisme simbol dan mengedepankan nasionalisme kebangsaan, sebangsa dan setanah air, masyarakat adil dan makmur. Fokus kesana saja ketimbang pusing urusan simbol," tegasnya.

Bisnis Keamanan ataukah Dialog?

Lebih jauh, Arkilaus beranggapan bahwa kerusuhan di Papua jadi pembenar untuk menurunkan pasukan di Papua, dimana selama ini konflik Papua selalu militer yang dikirim. Pemerintah seolah tidak ada solusi lain, selain kedepankan operasi militer.

"Dari dulu pendekatan tersebut dilakukan, toh, tidak menjawab masalah. Kisruh sosial akibat ketidakadilan sosial, ekonomi maupun politik, jawabanya bagaimana supaya tidak ada ketidakadilan tersebut, bukan dijawab dengan moncong senjata," sesalnya.

"Konflik Papua memang rawan dijadikan bisnis kamtibmas. Pendropan pasukan tentu dananya tidak sedikit," katanya.

Belum lagi sumber-sumber dana operasi keamanan, tak lain menggunakan dana yang seharusnya diperuntukkan buat kesejahteraan rakyat.

Padahal, katanya pendekatan militer selama ini dalam hadapi situasi Papua, bukanya selesai masalah, tetap timbul konflik baru di kemudian hari.

Maka itu, dia menyarankan pemerintah pusat harus merubah cara pandang mereka soal Papua. Terutama menteri terkait. Sebab, Papua itu kekhususanya unik dan beragam. Baik politik maupun ekonomi serta strategi kebudayaan.

"Jika ingin dialog, silahkan dialog dengan suku-suku dan marga yang ada di Papua, ada 200 an suku disana, ditambah ribuan marga dan keret. sebab mereka itu basis riil di Papua dan Papua Barat. Jangan bawa segelintir orang lalu propaganda seolah mereka mewakili aspirasi rakyat," pungkasnya.

Penulis: Hengki. L

Baca Juga