Opini

Dibalik Rencana Industri Wisata Medis,Peluang atau Ancaman?

Akuratnews.com - Rencana masuknya rumah sakit dan tenaga medis asing nyatanya bukan sekedar wacana. Buktinya, pemerintah telah jauh melangkah dengan mengupayakan masuknya rumah sakit asing agar bisa beroperasi di dalam negeri.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, sejumlah rumah sakit asing akan masuk ke tanah air. Mereka berasal dari Australia hingga Singapura. Bebarapa rumah sakit yang sudah diajak berinvestasi diantaranya Mayo Clinic, John Hopkins Medicine, dan Anderson Hospital. Presiden pun sudah menyetujui untuk membuka international hospital di Bali, Jakarta dan juga di daerah Medan.(cnbcindonesia com,21/10/2020).

Langkah ini diyakini mampu menekan penetrasi pasar masyarakat Indonesia yang berwisata medis keluar negeri. Menurut data yang dirilis Indonesia Services Dialog (ISD), setiap tahun orang Indonesia mengeluarkan uang yang nilainya cukup fantastis untuk mendapatkan layanan kesehatan di luar negeri. Belanja masyarakat untuk wisata medis sendiri bisa mencapai US$6 miliar hingga US$7 miliar per tahunnya. Peluang inilah yanh dilihat oleh pemerintah.

Selain itu Luhut beralasan akan banyak dampak positif yang dirasakan, yaitu diversifikasi ekonomi, menarik investasi luar negeri, penyedian lapangan pekerjaan, pembangunan industri layanan kesehatan di Indonesia, menahan laju layanan kesehatan serta devisa agar tidak mengalir ke negara-negara yang lebih sejahtera.

Rencana pembangunan rumah sakit asing ini menuai respon dari mayarakat. Dari pihak IDI menilai hal ini tidak urgen, mengingat banyaknya korban Covid-19 dan dokter yang terus bertambah. Seharusnya pemerintah lebih menggenjot sektor kesehatan dalam negeri. Serta melengkapi sarana dan prasarana agar pihak rumah sakit lebih baik dalam pelayanan kesehatan.

Arus investasi memang dibutuhkan dan menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk memperkuat fondasi perekonomian nasional. Sekaligus menjadi pendorong pertumbuhan lapangan kerja baru. Namun, ketika kepentingan menarik investasi kemudian diikuti dengan makin longgarnya persyaratan perizinan bagi tenaga kerja asing, kelonggaran ini berisiko mengancam eksistensi dan peluang tenaga kerja lokal. Inilah yang dikhawatirkan, internasionalisasi layanan kesehatan justru membawa ancaman.

Pemerintah harusnya berusaha untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian tenaga kerja lokal sebagai fondasi yang perlu dibangun agar nasib pekerja kita tidak makin terpinggirkan.

Tentu hal ini merupakan suatu kelemahan, ditambah lagi rakyat yang setiap saat harus diurus dan dipenuhi hak-haknya dalam memperoleh layanan kesehatan prima, justru terkendala administrasi hingga biaya berobat yang mahal.

Sungguh apa yang terjadi hari ini semestinya cukup untuk mengoreksi total sistem kesehatan sekuler kapitalistik yang diterapkan sebagai bagian kecil dari sistem hidup sekuler secara keseluruhan. Karena sistem ini benar-benar jauh dari kata manusiawi.Semuanya termasuk urusan kesehatan serba diukur dengan takaran untung rugi.

Sepanjang kekhilafahan Islam, umat Islam telah terbukti mampu tampil sebagai pionir peradaban. Para penguasa atau Khalifahnya lepas dari adanya kekurangan dari sisi pribadi sebagian kecil mereka benar-benar telah mampu mewujudkan kesejahteraan atas rakyat warga negara baik muslim maupun nonmuslim/ahlu ad-Dzimmah dalam taraf yang tidak pernah mungkin bisa diwujudkan oleh para penguasa dalam sistem sekuler kapitalis yang cenderung manipulatif, korup dan eksploitatif ini.

Pelayanan kesehatan berkualitas hanya bisa direalisasikan jika didukung dengan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai serta sumber daya manusia yang profesional dan kompeten. Penyediaan semua itu menjadi tanggung jawab dan kewajiban negara (Khilafah) karena negara (Khilafah) berkewajiban menjamin pemenuhan kebutuhan dasar berupa kesehatan dan pengobatan. Karenanya, Khilafah wajib membangun berbagai rumah sakit, klinik, laboratorium medis, apotik, pusat dan lembaga litbang kesehatan, sekolah kedokteran, apoteker, perawat, bidan dan sekolah lainnya yang menghasilkan tenaga medis, serta berbagai sarana prasarana kesehatan dan pengobatan lainnya secara mandiri.

Pelayanan kesehatan harus diberikan secara gratis kepada rakyat baik kaya atau miskin tanpa diskriminasi baik agama, suku, warna kulit dan sebagainya. Pembiayaan untuk semua itu diambil dari kas Baitul Mal, baik dari pos harta milik negara ataupun harta milik umum.

Upaya kuratif direalisasikan di atas prinsip-prinsip etik kedokteran yang tinggi. Ini menjadi faktor penting agar setiap pasien memperoleh pelayanan penuh, rasa aman, nyaman, dipelihara jiwa dan kehormatannya sebagai sebaik-baiknya makhluk ciptaan Allah SWT. Di antara prinsip etik kedokteran tersebut adalah larangan menggunakan metode pengobatan yang membahayakan akidah, martabat, jiwa dan fisik pasien; izin praktik hanya diberikan kepada dokter yang memiliki kompetensi keilmuan.

Tim ahli pun diangkat Khalifah untuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan layanan rumah sakit. Tim ini mengevaluasi serta mengontrol mutu pelayanan dilakukan secara ketat. Antara lain, isi catatan rekam medik pasien, pelayanan yang diperoleh pasien, makanan yang diberikan kepada pasien, apakah para dokter melaksanakan tugasnya secara sempurna. Dengan begitu rumah sakit selalu dalam kompetensi yang tinggi secara teknis,scientifically dan administratively.

Tugas ini tidak boleh dilalaikan negara sedikitpun karena akan mengakibatkan kemudaratan, yang tentu diharamkan dalam Islam. Karena masuknya asing tidak menjamin dapat meningkatkan derajat kesehatan ,bahkan khilafah melihat keberadaan asing tersebut malah akan mengancam kedaulatan negara di sejumlah sektor, terutama di bidang kesehatan.

Baca Juga