Diberitakan PHK Ratusan Karyawan, Perum PPD Akhirnya Buka Suara

Jakarta. Akuratnews - Menanggapi adanya pemberitaan yang dianggap menyudutkan terkait pemberhentian ratusan karyawannya, salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD) akhirnya buka suara.

Saat dihubungi via pesan singkat untuk mengkonfirmasi terkait pemberitaan tersebut,  Direktur Utama Perum PPD Pande Putu Yasa menyatakan akan dijawab oleh Humas PPD melalui surat.

Dalam surat yang dikirim oleh Humas PPD, disampaikan bahwa PPD perlu memberikan klarifikasi dari pemberitaan yang beredar karena berita tersebut tidak berimbang.

"PPD perlu memberikan klarifikasi terkait pemberitaan tersebut mengingat pemberitaan yang disampaikan tidak berimbang pada artikel yang ditayangkan," sebagaimana tertuang pada isi surat yang diterima akuratnews. Rabu (5/8/2020).

Pihak PPD menyatakan bahwa si pembuat berita tidak melakukan konfirmasi terlebih dahulu dan sesuai kode etik jurnalistik, pihak PPD menyampaikan hak jawabnya.

"Tidak diberitakan secara berimbang tanpa
mengkonfirmasi kebenarannya kepada kami, manajemen Perum PPD, untuk itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta Kode Etik Jurnalistik, bersama ini Perum PPD menggunakan HAK JAWAB untuk mengklarifikasi," jelasnya.

Dalam penyampaian hak jawabnya, PPD menyatakan bahwa tidak ada pemberhentian karyawan massal, yang terjadi adalah manajemen PPD mengambil langkah kebijakan demi keberlangsungan perusahaan selama dimasa pandemi Covid-19.

"Bahwa tidak ada PHK massal yang dilakukan oleh Perum PPD seperti yang diberitakan, namun manajemen mengambil langkah-langkah efisiensi guna menjaga kinerja dan keberlangsungan perusahaan selama masa pandemi COVID19," terang isi surat tersebut.

Kebijakan yang diambil pihak PPD salah satunya tidak memperpanjang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Kontrak para pramudi (pengemudi bus PPD) yang telah habis masa kerjanya.

1. Mengantisipasi penurunan rencana operasi armada dalam segmen layanan busway perusahaan mengambil langkah efisiensi dengan tidak memperpanjang PKWT pramudi yang sudah habis masa kerjanya menyesuaikan dengan jumlah armada yang beroperasi saat ini.
2. Dalam pelaksanaan kebijakan pemberhentian sementara waktu terhadap pramudi yang masih memiliki sisa masa kontrak tersebut kedua belah pihak (PPD sebagai Pemberi Kerja dan Pramudi sebagai Penerima Kerja) dalam penandatanganan PKWT telah sama-sama memahami klausul pengakhiran kontrak akibat keadaan kahar
sebagaimana tertuang dalam PKWT dan Peraturan Perusahaan Tahun 2020-2022 dan para pramudi tersebut telah sepakat untuk dirumahkan sementara waktu dengan
tetap diprioritaskan dalam antrian untuk pemanggilan kembali apabila ada peningkatan jumlah bus yang beroperasi.
3. Selain jangka waktu PKWT yang telah berakhir pemberhentian tersebut juga dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja dan performance yang bersangkutan selama bekerja di perusahaan.

Ditegaskannya, Perum PPD mengambil langkah merumahkan sementara para pramudi tersebut menyesuaikan dengan realisasi rencana operasi dan pendapatan perusahaan yang menurun karena keadaan pandemi COVID19.

"Manajemen berkomitmen untuk
mempekerjakan kembali pramudi-pramudi tersebut sesuai dengan kenaikan jumlah
rencana operasi armada terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2020, dengan adanya
pemanggilan kembali secara bertahap terhadap 46 pramudi dan diharapkan akan ada pemanggilan-pemanggilan berikutnya,"

Manajemen PPD mengharapkan kepada seluruh pramudi yang dirumahkan sementara waktu tersebut untuk bersabar menunggu keadaan ini membaik sebagai upaya penyelamatan terhadap karyawan secara khusus dan kelangsungan perusahaan. (akuratnews).

Penulis:

Baca Juga