Telegram Dicabut, Polri Minta Maaf Resahkan Media Massa

Jakarta, Akuratnews.com - Setelah sebelumnya mengeluarkan Surat Telegram (STR) yang isinya melarang media menayangkan aksi arogansi yang dilakukan polisi, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akhirnya mencabut aturan tersebut.

Pencabutan ini termuat dalam Surat Telegram Nomor: ST/759/IV/HUM .3.4.5./2021. Surat tersebut dikeluarkan pada hari ini, Selasa, 6 April 2021, dan ditandatangani Kadiv Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono.

"SEHUB DGN REF DI ATAS KMA DISAMPAIKAN KPD KA BAHWA ST KAPOLRI SEBAGAIMANA RED NOMOR EMPAT DI ATAS DINYATAKAN DICABUT/DIBATALKAN TTK," demikian bunyi surat telegram tersebut.

Dalam kesempatan ini, Divisi Humas Polri juga menyampaikan permintaan maaf jika terjadi miskomunikasi dan membuat ketidaknyamanan bagi kalangan media massa.

Walau sudah dicabut, Indonesia Police Watch (IPW) menilai, Polri tidak punya wewenang melarang pers dalam bertugas, karena pers dilindungi UU Pers.

'Kapolri maupun jajarannya harus tahu bahwa pers punya hak untuk meliput, menginvestigasi dan menyiarkan laporannya asal sesuai dengan UU Pers," tegas Ketua Presidium IPW, Neta S Pane di Jakarta, Selasa (6/4).

Ia setuju jika surat itu harusnya ditujukan ke internal Polri dan bukan kepada pers secara umum.

"Jadi masyarakat pers tidak perlu takut dengan adanya surat Kapolri itu. Selain itu Kapolri dan jajarannya harus tahu bahwa mereka adalah pejabat publik yang digaji dari uang rakyat, sehingga mereka tetap perlu mengakomodir pers sebagai pilar alat kontrol publik," pungkas Neta.

Penulis: Rianz
Editor:Redaksi

Baca Juga