Diduga Banyak Penyimpangan Proyek DAK Pendidikan di Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang

Ilustrasi

Malang, Akuratnews.com - Proyek DAK (Dana Alokasi Khusus) dari pemerintah yang seharusnya dilaksanakan dengan baik agar dapat menunjang kegiatan belajar dan mengajar di SDN Kluwut 1 wonosari namun sangat disayangkan dalam proses pelaksanaannya di temukan kejanggalan.

Mulai dari proses pencairan dana yang seharusnya turun satu tahap namun menurut pengakuan Hariadi kepala SDN Kluwut 1 Wonosari dana tersebut turun dua tahap yang pertama 123.000 selang beberapa minggu turun lagi 10.000.000."

Pelaksanaanya DAK tahun 2016 yang biasanya selesai pada akhir tahun 2016 namun tidak demikian di SDN Kluwut 1 Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang yang baru saja di kerjakan pada awal tahun 2017.

Bahkan kejanggalan pun tidak berhenti di situ saja mulai dari kayu yang digunakan adalah kayu sengon jumlahnya pun tidak begitu banyak hanya menghabiskan sejumlah empat puluh lonjor dan tanpa di lengkapi dengan surat ataupun kwitansi pembelian dari toko dikarenakan pembeliannya dilakukan di tempat penggergajian bila di hitung dari harga kayu hanya sekitar Rp.5.000.000 sedangkan anggaran yang di turunkan sebesar Rp.133.000.000.

Di temui di kantornya Hariadi kepala sekolah mengatakan bahwa dana yang diturunkan dari UPTD wonosari prosesnya dua kali .

Ia juga membenarkan bahwa kayu yang di pakai hanya sekitar empat puluh lonjor namun Hariadi menjelaskan kenapa hal tersebut dilakukan karena bangunan tersebut adalah rehab sederhana bukan total sehingga hanya dilakukan tambal sulam saja.

Di tanya soal kenapa kayu yang digunakan jenisnya sengon ia enggan menjawab.

Di temui terpisah senin (27/2/17) Bagus selaku UPTD Dinas Pendidikan kecataman Wonosari mengatakan telah melakukan sidak bersama dua anggota polres Malang dan anggota Dewan Kabupaten Malang, namun anehnya tidak mendapatkan temuan apapun dari hasil sidaknya dan menganggap hal tersebut masih wajar.

Sehingga hal tersebut menimbulkan tanda tanya besar menurut Rudi salah satu anggota Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia mengatakan bahwa mark up anggaran yang dilakukan oleh kepala sekolah SDN Kluwut satu jelas bertentangan dengan undang-undang.

Ia juga mempertanyakan kenapa dari sidak yang dilakukan oleh UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Wonosari beserta dua oknum polres dan anggota dewan tidak mendapatkan temuan bahkan mereka anggap wajar, padahal dari investigasi di lapangan di temukan banyak penyimpangan.

Terkait indikasi penyimpangan tersebut Rudi akan melaporkan hal tersebut ke pihak berwenang. (Rohman)

Penulis:

Baca Juga