Diduga Bermain Mata dengan Industri, Ini Penyebab Revisi 109 Tak Kunjung Usai

AKURATNEWS - Para Penggiat Pengendalian Tembakau hingga saat ini terus melakukan upaya dalam rangka revisi Peraturan Presiden Nomor 109/2012 terkait pengendalian tembakau, yang seakan seperti bola yang dioper sana, oper sini. Setelah sempat berada di meja Sekretariat Negara, akhir tahun 2021 justru PP 109/2021 kembali disodorkan ke Kementerian Kesehatan.

Menanggapi pola yang dilakukan terkait dengan revisi PP 109/2012 yang tak kunjung disentuh, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi mengungkapkan, pemerintah sering menerima para industri rokok. Namun yang menjadi kecewa, justru surat dan lainnya yang diajukan pihaknya tak ada respon.

"Semua permohonan kami, surat dan lain sebagainya belum mendapatkan respon. Dibaca pun mungkin tidak, ini yang membuat kami curiga presiden Jokowi bermain mata dengan industri rokok," ungkapnya dalam diskusi bersama media, beberapa waktu lalu.

Lebih jauh, Tulus mengungkapkan, di satu sisi begitu familiar dengan kalangan industri rokok tapi di sisi lain tutup mata.

"Tidak memberikan akses kepada aspek kesehatan, khususnya pendalian tembakau, membuat kami sepakat kecewa. Respon yang tidak seimbang dari Presiden. Oleh karena itu dan ini kami juga meminta agar Presiden sebagai representasi seluruh rakyat Indonesia bersikap adil untuk mendengarkan dari multi aspek maupun stakeholder. Jangan hanya mendengarkan aspek industri rokok dan turunannya dan kemudian tidak mendengarkan sama sekali dari aspek pengendalian tembakau dan kesehatan publik dalam konteks pengendalian tembakau," paparnya.

Sementara itu, terkait dengan perjuangan yang telah bertahun-tahun telah dilakukan dalam revisi PP 109, Ketua Yayasan Lentera Anak Lisda Sundari mengatakan, dari awal pihaknya memang leadership untuk kepemimpinan revisi PP ada di Kemenkes, sehingga tentu pihaknya akan terus mendorong Menkes.

"Kita lagi menunggu sebenarnya setelah dari mensesneg dikembalikan, kira-kira apa sih selanjutnya yang akan dilakukan oleh Kemenkes yang kemudian akan kita bicara mendorong dan membantu apa yang bisa kita lakukan. Kita tetap memberikan dukungan karena keputusan ada di Kemenkes bukan berada di masyarakat sipil seperti kita. Kita lebih kepada mendukung kepada Kemenkes," tuturnya.

Menanggapi ujaran terkait Menkes, Chief Strategist CISDI Yurdhina Meilissa mengungkapkan, Menkes lebih berperan dalam hal ini (revisi PP 109-red). Namun permasalahannya adalah, sekarang Menkes hanya ditagih untuk Penanganan pada Covid saja.

"Yang dicek setiap hari dan setiap minggu oleh presiden hanya Covid saja, yang lainnya tidak dicek. Jadi mungkin yang narasinya kearah akuntabilitas dari Kementrian untuk urusan kesehatan yang lain selain Covid sebenarnya harus dipertahankan, kita hanya mengandalkan mekanisme," katanya.

Selanjutnya 1 2
Penulis:

Baca Juga