Diduga Diintimidasi dan Dipukul “Oknum” Pendukung Airlangga, FRAKSI Lapor ke Polisi

Surat Laporan anggota FRAKSI ke Polres Jakarta Selatan. (Foto dok. Akuratnews.com)

Jakarta, Akuratnews.com - Massa Front Rakyat Anti Korupsi (FRAKSI) mendatangi Polres Jakarta Selatan untuk melaporkan tindakan kekerasan yang diduga dilakukan sekelompok oknum "Preman" pendukung Airlangga Hartarto.

Pelaporan itu dibuat lantaran, aksi demonstrasi yang dilakukan FRAKSI di depan Gedung Merah Putih KPK yang menuntut pengusutan tuntas dugaan keterlibatan Airlangga Hartarto dalam kasus PLTU Riau-1, telah diintimidasi dan sempat mengalami kekerasan.

Kronologis dugaan kekerasan itu berawal dari aksi demonstrasi Ratusan massa anggota FRAKSI di depan gedung KPK, Senin siang sekira pukul 11.00 WIB, saat itu, FRAKSI sempat adu mulut dengan sekelompok Preman yang diduga berasal dari pendukung Airlangga Hartarto.

"Saat kami akan menggelar aksi di depan Gedung KPK, kami dicegat oleh sekelompok preman; Lebih kurang 30 orang, diduga pendukung Airlangga. Kami dipaksa oleh mereka untuk tidak menggelar aksi dan jika dilanggar mereka ancam akan terjadi gesekan di lapangan," ujar FRAKSI dalam siaran pers yang diterima redaksi Akuratnews.com, Selasa Sore (17/9/2019).

"Kami tak ingin ribut, kami hanya ingin sampaikan aspirasi dengan damai dan mereka mengambil paksa spanduk yang kami bawa, bahkan dalam insiden tersebut telah terjadi pemukulan kepada sodara Yonpi dan juga telah terjadi kekerasan verbal kepada semua temen-temen FRAKSI," tandasnya.

Menurut FRAKSI, bila gedung KPK tidak bersih dari premanisme, maka akan membahayakan Demokrasi dan penegakan Hukum terhadap KKN. "Ini buruk buat rakyat," kata FRAKSI dalam rilis tersebut.

FRAKSI mengungkapkan, sampai pukul 12.30 WIB, mereka para terduga preman yang berbadan tegap dan identik berasal dari Indonesia Timur masih bergerombol dan berjaga di warung sekitar Gedung KPK. Menurut FRAKSI, dengan adanya sekelompok orang yang diduga Preman itu, makin menguatkan dugaan bahwa Airlangga tersangkut KKN PLTU.

"Dari uraian kronologi yang menimpa kami di depan KPK, merupakan coretan demokrasi. Seharusnya dalam negara demokrasi tidak terjadi hal seperti ini karna ini telah melanggar Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Kami mengharap pihak Polri mengusut para preman tersebut agar negara Indonesia yang berlandaskan hukum tidak menjadi negara bar-bar," kata FRAKSI.

Sebagai korban kekerasan, FRAKSI meminta Polisi untuk melakukan penyelidikan apakah ancaman kekerasan ini sepengetahuan Airlangga atau tidak?

Diketahui, ratusan massa FRAKSI menggeruduk Gedung KPK kemarin. Dalam aksinya mereka mendesak KPK untuk serius menangani dugaan keterlibatan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (AH) dalam kasus PLTU Riau-1.

"Kasus demi kasus KKN di Indonesia semakin menjamur. Belakangan ini kasus KKN di PLN menjadi topik perhatian FRAKSI," ujar M.Y. Rangkuti, Kordinator Lapangan Front Rakyat Anti Korupsi (FRAKSI) dalam keterangan resminya, Senin (16/9/2019).

"KPK telah menjerat Eni, Kotjo, dan Idrus sebagai tersangka suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. Eni dan Idrus Marham diduga menerima hadiah atau janji dari Kotjo berupa uang sebesar Rp6,25 miliar. Eni sebelumnya pun mengaku mengalirkan sebagian uang suap yang diterima dari Kotjo ke Munaslub Partai Golkar 2017. Pada kegiatan itu, Airlangga Hartarto terpilih sebagai ketua umum Golkar. KPK telah memeriksa Mekeng, namun belum dengan AH." terang Rangkuti.

Menurut Rangkuti, pertemuan membahas proyek senilai USD 900 juta itu juga dihadiri Ketua Fraksi Golkar Melchias Marcus Mekeng, mantan Sekjen Golkar Idrus Marham, serta pemegang saham Blackgold Natural Recourses Limited Johannes B Kotjo. Pertemuan dilaksanakan setelah Airlangga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar yang baru.

"Setelah Pak AH menjadi Ketum Golkar, diadakan pertemuan di rumah pribadi Pak AH. Hadir dalam pertemuan itu Pak AH, Mekeng, Idrus, Bu Eni dan Pak Kotjo. Pertemuan itu digelar di rumah pribadi AH pada Januari 2018 lalu. Pertemuan itu tidak lain membicarakan tindak lanjut kepentingan Kotjo menggarap proyek PLTU Riau 1." kata Rangkuti.

Rangkuti menegaskan, pastinya kepentingan Kotjo yang dibahas di situ karena belum tuntas kontraknya, mengingat Pak SN sudah tidak lagi Ketum Golkar. "Jelas sudah dari rangkaian ini ada indikasi keterlibatan AH dalam kasus PLTU RIAU-1." tandas Rangkuti.

Dalam aksinya, menurut Rangkuti dalam rilisnya, FRAKSI menyampaikan tiga tuntutan kepada KPK, sebagai berikut:

1. Usut tuntas KKN PLN tanpa pandang bulu!

2. Usut tuntas kasus PLTU RIAU dan pihak-pihak terkait tanpa tebang pilih !

3. Segera tanggkap dan adili Airlangga Hartarto serta pihak-pihak terkait !

Saat berita ini dirilis, belum diketahui apa tanggapan dari Ketum Golkar terkait tuntutan FRAKSI dan adanya aksi kekerasan dari sekelompok Preman yang mengaku pendukungnya. (*)

Penulis: Redaksi
Editor: Redaksi

Baca Juga