Diduga Lakukan Tindak Pidana Pelanggaran Pilkada, Gubernur Papua Jadi Tersangka

Jakarta, Akuratnews.com - Tim penyidik Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Papua menetapkan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana pelanggaran pilkada.

Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Martinus Sitompul mengatakan, sebagai gubernur, Lukas diduga melakukan kampanye untuk mendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tolikara nomor 1, Usman Wanimbo-Dinius Wanimbo, di kampungnya Distrik Kanggime, Kabupaten Tolikara.

"Setiap pejabat negara dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan dan merugikan salah satu calon," kata Martinus di Jakarta, Selasa (11/07/17).

Tim penyidik Gakkumdu Papua yang dipimpin oleh Kapolda Papua Irjen Boy Rafli Amar menjerat Lukas Enembe dengan Pasal 188 UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Kampanye oleh gubernur itu terjadi beberapa hari jelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Tolikara, 17 Mei 2017.

Sementara, Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Mustofa Kamal menjelaskan, kasus ini berawal dari laporan calon bupati Tolikara nomor 3, Amos Jikwa, kepada tim Gakkumdu.

"Bahasa yang disampaikannya dalam acara tersebut, dia menggunakan bahasa asli kampung di sana. Setelah dilakukan pemeriksaan saksi ahli, artinya begini 'Saya tidak mengerti kenapa harus dilaksanakan PSU, dengan alasan apa. Yang jelas, suara yang kasih maupun yang tidak kasih semua harus diberikan kepada pasangan nomor urut 1. Dan suara wakil bupati atas nama Amos Jikwa, semua dialihkan kepada Pak Usman. Dan jikalau Pak Usman terpilih jadi bupati, Lukas Enembe menjadi Gubernur Papua'. Begitu," jelas Kamal.

Kasus ini tetap diproses oleh Gakkumdu Papua meski pelapor dan terlapor telah menyelesaikan secara kekeluargaan serta dilakukan pencabutan loporan.

Pihaknya telah melimpahkan berkas perkara Lukas ke kejaksaan. Lukas sendiri sampai saat ini masih menolak menandatangani berkas penetapan dirinya sebagai tersangka.

Namun, menurutnya, hal itu tidak menjadi halangan bagi penyidik Gakumdu melimpahkan berkas perkara ke kejaksaan dengan pembuatan berita acara penolakan penandatanganan berkas lebih dahulu. (Fajar)

Penulis:

Baca Juga