Diduga Langgar Kode Etik, Pelanggaran Pidana Irjen Ferdy Bisa Sekaligus Diproses

AKURATNEWS - Kadiv Propam Polri nonaktif, Irjen Pol Ferdy Sambo dibawa ke Markas Komando (Mako) Brimob, Depok, Sabtu (6/8) malam. Hal ini sempat memnuculkan kabar jika Irjen Ferdy ditangkap terkait insiden baku tembak di rumahnya.

Namun, Polri menyebut, dibawanya Irjen Ferdy ini ke Mako Brimob lantaran penyidik menemukan adanya dugaan pelanggaran prosedur yang dilakukan Irjen Ferdy terkait kematiannya Brigadir J di rumahnya pada Jumat (8/7) lalu.

"Dari Inspektur Khusus (Irsus) menetapkan Irjen FS diduga melakukan pelanggaran, yang bersangkutan langsung ditempatkan di tempat khusus di Mako Brimob Polri," ujar Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri.

Irjen Dedi menjelaskan, Irjen Ferdy diamankan di ruang khusus yang berada di Mako Brimob karena diduga telah melanggar kode etik terkait profesionalisme dalam proses penyidikan penembakan Brigadir J.

Irjen Ferdy ditempatkan di Mako Brimob karena diduga melanggar prosedur penanganan tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir J di rumahnya di Duren Tiga, Jakarta Selatan. Pelanggaran prosedur itu berupa pengambilan CCTV dan penanganan TKP yang tidak profesional.

Ia masuk dalam daftar 25 personel Polri yang melakukan pelanggaran prosedur, tidak profesional menangani TKP Duren Tiga. Ia dan tiga orang lainnya ditempatkan di tempat khusus di Korps Brimob dalam rangka pemeriksaan oleh Pengawasan Pemeriksaan Khusus (Wasriksus) oleh Itsus.

Terpisah, Menko Polhukam Mahfud MD memastikan penanganan pelanggaran etik dan pelanggaran pidana di kasus tewasnya Brigadir J tetap berjalan secara bersamaan.

Menurut Mahfud, sanksi pelanggaran etik ke Irjen Ferdy Sambo tidak menghentikan penyelidikan dugaan keterlibatan Sambo dalam tindak pidana pembunuhan Brigadir J atau dugaan tindak pidana menghalangi proses hukum dalam penyelidikan kasus pembunuhan Brigadir J.

"Kalau seseorang dijatuhi sanksi etik bukan berarti dugaan pidananya dikesampingkan. Pelanggaran etik diproses, pelanggaran pidana pun diproses secara sejajar," ujar Mahfud seperti dilansir dari akun Instagramnya, Sabtu (6/8/2022).

Ia menambahkan, contoh nyata pelanggaran etik dan pelanggaran pidana berjalan seiringan terjadi di kasus korupsi mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar.

Saat Akil ditahan karena sangkaan korupsi setelah ditangkap OTT KPK, maka tanpa menunggu selesainya proses pidana, pelanggaran etik diproses. Akil kemudian dinonaktifkan dari jabatannya sebagai hakim MK melalui sanksi etik. Beberapa lama kemudian setelah sanksi etik dijatuhkan, barulah Akil dijatuhi hukuman pidana.

Penulis: Rianz
Editor: Redaksi

Baca Juga