Diduga Melanggar Hukum, Presiden Jokowi Didesak Copot Kepala BPOM RI

Tanda Terima Laporan Sapari ke Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta. (Foto dok. Akuratnews.com)

Jakarta, Akuratnews.com - Kisruh antara Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Dr. Ir. RR. Peni Kusumastuti Lukito MCP versus Eks Kepala Balai Besar POM Surabaya, Drs. Sapari. Apt. M.Kes kini sudah sampai ke Istana Negara.

Eks Kepala Balai Besar POM di Surabaya, Drs. Sapari, Apt., M.Kes melaporkan langsung ke Presiden Jokowi terkait keberatan dan banding administrasi penerbitan SK Pensiun yang ditetapkan Kepala BPOM atas dirinya. Sapari mendesak Presiden untuk segera memecat Kepala BPOM karena telah bertindak sewenang-wenang.

Patut diduga, Kepala BPOM telah melanggar hukum karena telah memaksa Sapari pensiun sebelum waktunya. Menurut Sapari, hal ini adalah bentuk kesewenang-wenangan Kepala BPOM terhadap bawahannya, sehingga juga patut diduga, Sapari disingkirkan secara paksa.

Diketahui, sosok Drs. Sapari, Apt., M.Kes memang dikenal memiliki integritas yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai ASN. Beberapa prestasi ketika Dia menjabat sebagai Kepala BBPOM di Banjarmasin dan Kepala BBPOM di Surabaya, Dia capai—bahkan sebelum mencapai 2 (dua) tahun menjabat diantaranya “Sebagai Kepala Balai Besar POM Terbaik”.

Seharusnya Kepala BPOM menjaga dan mempertahankan ASN-ASN seperti Drs. Sapari, Apt., M.Kes ini, karena bekerja penuh dedikasi, tanggung jawab, profesional, dan berintegritas. Bukan malah menyingkirkannya secara paksa.

Sapari saat dikonfirmasi redaksi Akuratnews.com seusai sidang Putusan di PTUN. (Foto Atta Ahyar/Akuratnews.com).

Sebelumnya diketahui, Drs. Sapari, Apt., M.Kes awalnya per tanggal 3 Mei 2017 menjabat sebagai Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin, kemudian per 15 Februari 2018 dimutasi sebagai Kepala Balai Besar POM di Surabaya. Pada bulan September, tepatnya 21 September 2018 tiba-tiba Drs. Sapari, Apt., M.Kes diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala BBPOM di Surabaya oleh Kepala BPOM tanpa alasan dan dasar yang jelas.

Atas hal tersebut, Drs. Sapari, Apt., M.Kes menggugat Surat Keputusan pemberhentiannya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan registrasi perkara Nomor: 294/G/2018/PTUN-JKT, yang diputus tanggal 8 Mei 2019.

Dalam amar putusan, PTUN, diketahui,

(1). Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

(2). Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala BPOM RI Nomor KP.05.02.1.242.09.18.4592 tanggal 19 September 2018, tentang Memberhentikan dengan Hormat PNS atas nama Drs. Sapari, Apt., M.Kes NIP. 195908151993031001 Pangkat/Gol. Pembina Tk. I (IV-b) dari Ka BBPOM di Surabaya;

(3). Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala BPOM RI Nomor KP 05.02.1.242.09.18.4592 tanggal 19 September 2018, tentang Memberhentikan dengan Hormat PNS atas nama Drs. Sapari, Apt., M.Kes, NIP 195908151993031001 Pangkat/Gol. Pembina TK.I (IV-b) dari Ka BBPOM di Surabaya;

(4). Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat berupa pemulihan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula sebagai Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya;

(5). Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Namun anehnya, sehari setelah putusan PTUN Jakarta tersebut, tepatnya tanggal 9 Mei 2019 pukul 14:08 wib Drs. Sapari, Apt., M.Kes menerima Surat Keputusan (SK) Kepala Badan POM Nomor: 00032/15014/AZ/03/19 Tentang Pensiun, yang ternyata Pensiun TMT tanggal 1 Oktober 2018 ditetapkan di Jakarta tanggal 26 Maret 2019 oleh Ka BPOM Dr. Ir. RR. Peni Kusumastuti Lukito, MCP yang mana pada saat itu, Drs. Sapari, Apt., M.Kes masih melakukan upaya keberatan dan banding administrasi terhadap pemberhentiannya sebagai Kepala BBPOM di Surabaya.

“Ada kejanggalan atas ditetapkannya SK Pensiun tersebut, karena beberapa persyaratan pensiun berupa dokumen belum dilengkapi, namun tiba-tiba SK tersebut keluar. Selain itu, perkara pemberhentian dari jabatan Kepala BBPOM di Surabaya masih berjalan di PTUN Jakarta, artinya bahwa ini belum final. Belum berkekuatan hukum tetap, sehingga tindakan apapun terhadap Drs. Sapari, Apt., M.Kes, tidak boleh dilakukan oleh Kepala BPOM, sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.“ terangnya.

Atas tindakan kesewenang-wenangan Kepala BPOM terhadap bawahannya tersebut, Drs. Sapari, Apt., M.Kes berharap agar Presiden Joko Widodo memecat Kepala BPOM, karena telah melawan hukum dan tidak taat terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik.

“Bahkan sejak bulan November 2018 sampai sekarang akhir bulan Mei 2019 hampir 8 (delapan) bulan Drs. Sapari, Apt., M.Kes tidak menerima gaji yang menjadi “hak” nya sehingga tidak bisa menafkahi anak isteri.

“Orang-orang seperti Kepala BPOM yang menjabat saat ini, yang membuat pemerintahan Presiden Joko Widodo menjadi kurang berwibawa, karena oknum pembantunya ‘semau gue’ bertindak yang lari dari koridor hukum, padahal negara kita adalah Negara Hukum.” kata Sapari.

"Atas hal tersebut dengan ini saya Drs. Sapari, Apt., M.Kes menyatakan sikap, Mendesak Presiden Joko Widodo untuk memecat Kepala BPOM." Demikian Drs. Sapari, Apt., M.Kes.

Hingga berita ini dirilis, belum ada tanggapan dari pihak Istana terkait Laporan Sapari. Sementara, Kepala BPOM belum bisa dikonfirmasi redaksi.

Penulis: Atta Ahyar
Editor:Ahmad Ahyar

Baca Juga