Diduga Tidak Transparan Kelola Duit Hibah, Kantor KPU Pandeglang Didemo Mahasiswa

AKURATNEWS - Belasan Pemuda dan Mahasiswa yang tergabung dalam Tandu Reformasi Keadilan Indonesia (TURKI) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Pandeglang, Senin (21/06) siang tadi.

Unjuk rasa itu terkait Penggunaan Anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 sebesar Rp. 68,2 Miliar yang sebelumnya terindikasi diduga tidak transparan. Hal itu terlihat dari banyaknya rincian belanja yang diduga fiktif dan di mark-up.

Indra Lesmana Koordinator Aksi TURKI dalam orasinya mengatakan bahwa, pihaknya meminta agar Aparat Penegak Hukum (APH), salah satunya Kejaksaan Negeri Pandeglang untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan pada KPUD Kabupaten Pandeglang.

"Kami meminta kepada Aparat Penegak Hukum agar segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Oknum Sekretariat KPU Pandeglang yang diduga tidak transparan, dalam mengelola anggaran Pilkada 2020 itu." kata Indra.

Senada, Ketua TURKI, Tubagus Aujani mengatakan, pihaknya tidak ingin laporan penggunaan anggaran maupun sisa lebih anggaran di KPU Kabupaten Pandeglang itu, tidak diketahui publik.

"Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) itu kan berasal dari rakyat yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah untuk menyukseskan Pilkada. Jangan sampai, laporan penggunaan maupun sisa anggaran itu tidak di transparankan. Rakyat harus tau, karena anggaran itu berasal dari keringat rakyat yang diserahkan kepada Pemerintah melalui pajak, retribusi, dan lainnya." katanya

Seperti terpantau wartawan di lokasi, belasan Pemuda dan Mahasiswa membentangkan karton tuntuan, bertuliskan tangkap dan periksa oknum Sekretariat KPU, Audit Laporan Pertanggungjawaban KPU Pandeglang yang diduga banyak rincian yang fiktif. Karton-karton tersebut juga ditempelkan di pintu masuk kantor KPUD Pandeglang.

Terpisah, Ketua KPUD Kabupaten Pandeglang, Ahmad Sujai saat dikonfirmasi melalui pesan singkat mengatakan, pihaknya membantah atas adanya tuduhan yang menyebutkan bahwa KPU Pandeglang tidak transparan.

"Kaitan dengan apa yg di sampaikan oleh kawan2 TURKI tentunya ada beberapa yang perlu kami sampaikan," kata Sujai

"Dalam pelaksanaan Tahapan pemilihan serentak tahun 2020 KPU Pandeglang mendapatkan alokasi anggaran dari pemkab Pandeglang Sebesar Rp 68.263.773.000 anggaran tersebut tentunya di gunakan untuk membiayai pelaksanaan tahapan termasuk untuk honor dan operasional badan adhoc ( PPK,PPS dan KPPS ) termasuk petugas PPDP," katanya

"Kegiatan yang di laksanakan oleh KPU Pandeglang dilakukan secara terbuka karena setiap kegiatan KPU melibatkan banyak pihak diantaranya kegiatan pemutakhiran data pemilih, verifikasi dukungan calon perseorangan, pencalonan, sosialisasi dan sebagainya," katanya.

"Adapun Sisa dari dana Hibah sudah di kembalikan oleh KPU pandeglang pada akhir bulan maret 2021 ke pemkab pandeglang dengan cara di transfer ke kas daerah 2.423.769.787 hal tersebut tentunya sesuai dengan permendagri No 41 tahun 2020 tentang perubahan atas permendagri Nomor 54 tahun 2019." tutup Sujai.

Penulis: Cecep

Baca Juga