Dikepung Emak-emak, Rizal Ramli Minta Negara Sediakan 25 Triliun

Jakarta, Akuratnews.com - Apa jadinya jika ekonom senior Rizal Ramli 'dikepung' emak-emak yang mengadukan sejumlah masalah yang terjadi sehari-hari. Mantan Menko Ekonomi ini pun meminta negara menyiapkan Rp25 triliun.

Ya...35 emak-emak perwakilan dari berbagai komunitas UMKM yang terafiliasi dalam Perempuan Peduli Nusantara (PPN) mendatangi kantor Rizal Ramli di bilangan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (27/8).

Emak-emak yang berasal dari Jakarta, Aceh, Medan Padang, Lampung, Bogor, Yogya, Solo, Sragen, Lombok dan Gorontalo ini menyampaikan keluh kesah mereka dan meminta solusi pada Rizal Ramli soal iklim usaha yang sulit akibat resesi ekonomi.

Tercatat, masalah seperti bantuan bagi UMKM, jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan via BPJS, pembelajaran online hingga RUU Omnibus Law disampaikan emak-emak ini kepada Rizal.

Ketua Umum PPN, Inge Mangundap menyatakan, banyak emak-emak mengaku kecewa dengan berbagai kebijakan tak populis yang dikeluarkan pemerintah di tengah krisis.

Misalnya saja, kenaikan tarif dasar listrik (TDL) tanpa adanya pemberitahuan ke publik, kenaikan iuran BPJS Kesehatan, sistem pembelajaran online yang menambah beban biaya lantaran harus membeli kuota internet dan penyaluran dana bansos yang masih semerawut.

"Pemerintah terkesan tak punya hati sama rakyatnya sendiri. Bayangkan, di saat krisis tega-teganya pemerintah naikin iuran BPIS, naikin TDL dan sebagainya. Harusnya kan perhatikan dong industri kreatif, kredit untuk UMKM ditambah dan dipermudah," tegasnya.

Soal RUU Omnibus Law, Wati, salah seorang pengusaha menyatakan, keberadaan RUU ini mengancam kehidupan buruh.

"Sebagai pengusaha sih seneng-seneng aja. Makanya, kita akan sama-sama maju ke DPR untuk membatalkan," tandas Wati.

Mendengar sejumlah curhat emak-emak ini, Rizal Ramli menyebut, guna meningkatkan gairah berusaha bagi UMKM, sudah seharusnya kredit bagi UMKM dinaikan 50 persen dalam jangka waktu lima tahun.

"Selama ini kan masih 20 persen. Semua itu bisa kok," tandas Rizal.

Lalu soal BPJS, Rizal menyoroti iuran yang dibayarkan oleh perusahaan seharusnya empat kali lipat daripada iuran yang dibayarkan peserta.

"Belum lagi pengguna BPJS yang kaya dan harus dicover penyakitnya. Harusnya ada iuran tambahan bagi orang kaya untuk mensubsidi," ujar Rizal.

Sedangkan soal sistem pembelajaran online yang banyak bermasalah terkait fasilitas HP dan kuota internet, Rizal menyebut negara hanya butuh Rp20-25 triliun saja.

"Beliin 30 juta HP, pasang wifi di 1 juta tempat seperti balai desa atau masjid-masjid.. beliin pulsa gratis," ujar Rizal.

Lalu, darimana uangnya?

"Pending dulu Pilkada 2020, pakai dulu buat hal ini, toh Pilkada nggak penting-penting amat saat ini. Negara kita mampu kok," tegasnya.

Penulis: Rianz
Editor:Redaksi

Baca Juga