Militer Sebut Demi Selamatkan Negara dari Krisis Politik

Dikudeta, Ini Pesan Aung San Suu Kyi

Naypyidaw, Akuratnews.com - Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi bersama sejumlah tokoh senior Partai National League for Democracy (NLD) ditangkap dalam sebuah penggerebekan oleh militer Myanmar, Senin (1/2).

Penangkapan ini terjadi setelah meningkatnya ketegangan antara pemerintahan sipil dengan militer dalam beberapa hari terakhir. Pihak militer pun mengumumkan keadaan darurat selama satu tahun untuk menjaga stabilitas negara. Selain itu, mereka juga menunjuk seorang jenderal sebagai pelaksana tugas Presiden Myanmar.

Aung San Suu Kyi sendiri sebelum ditangkap mengeluarkan seruan ke warga. Dilansir dari AFP, Suu Kyi meminta orang-orang 'untuk tidak menerima kudeta'.

Hal ini dimuat sebuah postingan di halaman Facebook resmi ketua Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), partai pimpinan Suu Kyi. Unggahan itu mengatakan bahwa Suu Kyi tidak menerima Piagam Konstitusi tahun 2008 yang ditulis oleh tentara dan menganggap aturan itu kontroversial.

Lantas, apa penyebab kudeta militer Myanmar dan ditangkapnya Aung San Suu Kyi? Dilansir CNN, pangkal masalah ketegangan di Myanmar bermula dari Pemilu November 2020, pemilu demokratis kedua sejak negara itu keluar dari pemerintahan militer pada 2011.

Pihak militer menuduh adanya kecurangan dalam proses pemungutan suara, sehingga perolehan suara partai NLD jauh lebih besar dari yang diperkirakan banyak orang.
Sebelumnya pekan lalu, seorang juru bicara militer mengatakan, tak akan menutup kemungkinan adanya kudeta jika tuduhan itu tidak diselidiki dengan baik.

Dan pada Senin (1/2), mereka kemudian bergerak menindaklanjuti klaim itu dan menegaskan kembali otoritasnya dengan penangkapan sejumlah pemimpin partai politik karena dianggap gagal mengambil tindakan.

Komisi pemilihan Myanmar sebelumnya telah menolak tuduhan manipulasi pemilih. Mereka menyebut, kesalahan seperti nama yang digandakan pada daftar pemilih, tak cukup untuk memengaruhi hasil pemungutan suara.

Kudeta yang dilakukan secara tiba-tiba ini pun mengejutkan beberapa pengamat, dan menunjukkan bahwa militer telah memegang kekuasaan secara signifikan. Pada 2008, pihak yang berkuasa merancang sebuah konstitusi dengan mengalokasikan 25 persen kursi legislatif untuk militer.

Militer juga memiliki wewenang untuk mengontrol kementerian utama, seperti pertahanan dan urusan dalam negeri, serta hak veto pada masalah-masalah konstitusional.

Penyelidik Hak Asasi Manusia PBB untuk Myanmar, Tom Andrews mengatakan, kudeta merupakan sebuah misteri nyata.

"Mereka menulis konstitusi yang baru saja mereka gulingkan. Itu memberi mereka kekuatan yang sangat besar, kekuatan ekonomi, kekuatan politik. Jadi bagaimana dan mengapa mereka membatalkan konstitusi mereka sendiri, itu sungguh luar biasa," ucapnya.

Menurut dia, tindakan kudeta tersebut sangat merusak dan terjadi pada saat banyak warga Myanmar berada dalam kesulitan ekstrem akibat virus Corona.

"Orang-orang Myanmar telah melalui begitu banyak hal. Mereka telah hidup melalui puluhan tahun pemerintahan militer yang brutal. Mereka sedang melalui pandemi. Perekonomian berada dalam kondisi yang sulit bagi banyak orang. Sangat tidak adil bagi mereka untuk harus melewatinya sekarang," ujarnya.

Pejabat militer sekaligus Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing sendiri ternyata telah mengindikasikan rencana untuk mengudeta pemerintahan Aung San Suu Kyi sejak beberapa hari lalu.

Fraksi militer Myanmar menuding pemilihan umum yang berlangsung pada November 2020 berlangsung curang, sehingga Partai Liga Nasional Demokrasi (NLD), partai Suu Kyi, berhasil meraih suara mayoritas dan menguasai parlemen.

Penulis: Rianz
Editor: Redaksi

Baca Juga