Dinas Perikanan Sinjai Serius Lindungi Ribuan Nelayan dengan Asuransi

Perahu nelayan sektor perikanan tangkap di Muara Tangka, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. /Ashari/AKURATNEWS.

AKURATNEWS - Selain meningkatkan kesejahteraan nelayannya dengan berbagai bantuan, Pemerintah Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan melalui Dinas Perikanan juga memberi perhatian khusus pada keselamatan kerja.

Sebagai bentuk perlindungan terhadap pekerja disektor perikanan maupun pembudidaya perikanan ini, Dinas Perikanan Sinjai menggandeng BPJS Ketenagakerjaan.

"Ini merupakan perhatian kita untuk para pekerja nelayan dengan memberikan fasilitas berupa subsidi premi atau asuransi dari BPJS ketenagakerjaan," kata Kepala Dinas Perikanan Sinjai, H Haris Achmad, Selasa (24/8/2021).

Mengenai program tersebut, Haris mengungkapkan bahwa pihaknya bersama BPJS ketenagakerjaan dan pihak terkait lainnya melakukan pembahasan tentang Perbup yang akan menjadi dasar penganggaran dalam APBD.

"Tadi sudah kita bahas dan Insya Allah semoga program ini berjalan lancar," harapnya.

Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Dinas Perikanan Sinjai, Budiman menambahkan, mengenai sasaran penerima subsidi premi atau asuransi dari BPJS ketenagakerjaan itu, difokuskan untuk pemegang kartu 'Kusuka'.

"Jumlah nelayan pemegang kartu ini 8.601 yang kategorinya nelayan pekerja mandiri dengan kapal 5 gros ton ke bawah. Jadi tidak semua nelayan masuk dalam data ini. Insya Allah dari sisi data tidak akan tumpang tindih nantinya," bebernya.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sinjai, Gazali menjelaskan bahwa untuk di Kabupaten Sinjai, pertumbuhan kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan bisa dibilang agak jauh.

Untuk data pekerja penerima upah kata dia, jumlahnya sekitar 2.000 tenaga kerja dan pekerja bukan penerima upah hanya sekitar 100 sampai 200 tenaga kerja yang aktif.

"Alhamdulillah sekarang sudah mulai tumbuh, dimana untuk pekerja penerima upah itu jumlah 5.000 dan untuk data bukan pekerja penerima upah yang sudah dieliminasi sekitar 3.000 tenaga kerja," jelasnya.

Gazali menerangkan, baru-baru ini pihaknya memunculkan SK Tim Percepatan Pertumbuhan Kepesertaan, menindaklanjuti instruksi Presiden terkait optimalisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan, dimana setiap daerah diberikan kewenangan atau cara masing-masing bagaimana mengakselarasi pertumbuhan kepesertaan tenaga kerja.

"Khusus untuk di Sinjai, pekerja penerima upah alhamdulillah masih berjalan dengan baik, tetapi kalau kita merujuk dari data BPS yang jumlahnya kurang lebih 110 ribu angkatan kerja, dimana untuk data pekerja yang terlindungi masih sangat jauh, sehingga masih butuh proses akselarasi atau proses program untuk menyadarkan masyarakat kita yang belum masuk dalam program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan," ungkapnya.

Terlebih dimasa pandemi seperti ini, sambung Gazali, betul-betul perlindungan sangat dibutuhkan masyarakat pekerja.

Penulis: Ashari

Baca Juga