Dinilai Bertentangan Syariat Islam dan Pancasila, KAMMI Maluku Tolak Permendikbudristek PPKS

Ketua KP KAMMI Wilayah Maluku, Mustakim Rumasukun. /ist/AKURATNEWS.

AKURATNEWS - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi menuai sorotan publik.

Salah satunya datang dari Ketua KP KAMMI Wilayah Maluku, Mustakim Rumasukun. Ia menilai bahwa inti dari Permendikbudristek tersebut, bertentangan dengan nilai syariat Islam, Pancasila, UUD 1945, peraturan perundang-undangan lainnya, dan nilai-nilai luhur budaya Bangsa Indonesia.

Sebab, kata Mustakim, ketentuan-ketentuan dalam Permendikbudristek tersebut berdasarkan pada 'frasa tanpa persetujuan korban', sehingga hal inilah yang menjadi kontra dikalangan masyarakat.

"Aturannya tidak rasional. Pasal 5 Ayat (2) membuat Frasa 'Tanpa Persetujuan Korban', sehingga mengandung makna bahwa kegiatan seksual dapat dibenarkan apbila ada persetujuan korban," ungkap Mustakim.

Lanjut dijelaskan bahwa jika melihat dari dampak positifnya, Permendikbudristek tersebut memberikan legitimasi hukum kepada para saudara-saudara perempuan yang hamil di luar nikah dan pelaku tidak mau bertanggungjawab, maka perempuan mempunyai peluang untuk melaporkan pelaku dengan berbagai alasan.

"Dampak positifnya, perempuan berpeluang melaporkan, contohnya alasan pemaksaan, pemerkosaan, tidak sadarkan diri, pengaruh obat-obatan dan atau alasan lainnya yang didukung oleh Permendikbud serta peraturan perundang-undangan lainnya," jelasnya.

Tetapi jika melihat dari dampak negatifnya, sambung Mustakim, maka Permendikbudristek tersebut bisa dijadikan alasan bagi para pelaku untuk melegalkan kegiatan seksual di dunia kampus.

"Intinya kita menolak Permendikbudristek ini, minimal harus direvisi," tegasnya. ***

Penulis: Redaksi

Baca Juga